Haedar Nashir Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian, Bertentangan Dengan Reformasi

HALLONEWS.COM – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menilai wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu tidak sejalan dengan arah reformasi nasional yang telah dibangun sejak 1998.

Pernyataan itu disampaikan Haedar usai menghadiri agenda di Universitas Muhammadiyah Semarang, Kamis (29/1/2026) malam.

Menurutnya, salah satu fondasi penting reformasi adalah menempatkan institusi strategis negara langsung di bawah Presiden sebagai bentuk penguatan sistem ketatanegaraan.

Haedar menekankan bahwa Indonesia telah menjalani proses reformasi panjang dengan berbagai capaian penting. Karena itu, ia menilai langkah yang lebih relevan saat ini bukanlah mengubah struktur kelembagaan, melainkan memperkuat konsolidasi reformasi yang sudah berjalan.

“Perubahan struktural justru berpotensi memunculkan persoalan baru yang tidak menyentuh substansi,” ujarnya.

Muhammadiyah, lanjut Haedar, memandang persoalan yang muncul di institusi negara — termasuk Polri dan TNI — sebaiknya diselesaikan melalui pembenahan internal.

Reformasi dari dalam dinilai lebih efektif untuk memperkuat profesionalisme dan akuntabilitas lembaga.
Ia juga menilai keputusan DPR yang mempertahankan posisi Polri langsung di bawah Presiden sejalan dengan semangat reformasi nasional.

Pandangan tersebut, kata Haedar, juga banyak dianut organisasi kemasyarakatan lain yang mendorong konsolidasi demokrasi melalui perbaikan internal lembaga negara.

Polri Apresiasi Dukungan Publik

Sementara itu, Polri menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai elemen masyarakat terkait posisi institusi yang tetap berada di bawah Presiden.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan dukungan tersebut menjadi dorongan moral bagi Korps Bhayangkara untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Sandi, Polri saat ini tengah menjalankan transformasi kelembagaan yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan terhadap kritik publik.

“Dukungan masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus berbenah, memperbaiki tata kelola, dan meningkatkan kinerja pelayanan,” katanya.

Ia menegaskan bahwa sinergi antara Polri dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas nasional. Polri, lanjutnya, berkomitmen mendukung agenda pembangunan pemerintah sekaligus memastikan keamanan dan ketertiban tetap terjaga.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan posisi Polri yang siap memperkuat reformasi internal sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi di Indonesia. (min).