Korea Selatan Ragu Ikut Dewan Perdamaian Trump, Negosiasi Tarif AS Jadi Taruhannya
Korea Selatan masih ragu bergabung dengan Dewan Perdamaian Trump. Keputusan Seoul dinilai krusial karena berpotensi memengaruhi negosiasi tarif perdagangan dengan AS.
HALLONEWS.COM-Pemerintah Korea Selatan masih menimbang dengan hati-hati undangan untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian yang diprakarsai Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Keraguan Seoul tak hanya didorong oleh pertimbangan geopolitik, tetapi juga oleh kekhawatiran bahwa keputusan tersebut dapat berdampak langsung pada negosiasi tarif perdagangan dengan Washington.
Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun menegaskan bahwa inisiatif Dewan Perdamaian tidak dapat menggantikan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), meskipun organisasi dunia itu kerap dianggap tidak efektif dalam menangani konflik global.
“Sekalipun PBB sedang tidak berfungsi secara optimal, ia tidak bisa digantikan. PBB akan tetap ada dan pada waktunya akan menjalankan mandat yang diberikan kepadanya,” kata Cho dalam forum yang diselenggarakan Kwanhun Club, asosiasi jurnalis senior Korea Selatan, Kamis (29/1/2026).
Cho mengungkapkan bahwa hingga kini belum ada keputusan final terkait keikutsertaan Seoul dalam Dewan Perdamaian Trump. Menurutnya, undangan tersebut datang secara tiba-tiba dan kini tengah dikaji secara menyeluruh oleh pemerintah.
Meski bersikap hati-hati, Cho menegaskan Korea Selatan tetap mendukung tujuan Amerika Serikat dalam mendorong perdamaian internasional.
“Meskipun kami tidak langsung bergabung, kami mendukung upaya Amerika Serikat untuk mempromosikan perdamaian global,” ujarnya.
Presiden Trump secara resmi meluncurkan Dewan Perdamaian pekan lalu dalam Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss. Inisiatif ini disebut bertujuan menangani konflik Gaza, namun Trump mengisyaratkan cakupannya dapat meluas ke konflik internasional lain. Undangan dilaporkan telah dikirim ke sekitar 60 negara, meski sejumlah sekutu utama AS di Eropa menolak atau menunjukkan keengganan untuk berpartisipasi, sementara Kanada bahkan dicabut undangannya.
Keraguan Korea Selatan dinilai berkaitan erat dengan situasi sensitif hubungan dagang dengan Amerika Serikat. Awal pekan ini, Seoul dikejutkan oleh pernyataan Trump yang mengancam akan menaikkan tarif produk Korea Selatan dari 15 persen menjadi 25 persen. Trump menuding Majelis Nasional Korea gagal menyelesaikan prosedur hukum yang diperlukan untuk menjalankan perjanjian perdagangan bilateral.
Namun sehari kemudian, Trump menyampaikan bahwa pemerintahannya akan “mencari solusi dengan Korea Selatan,” pernyataan yang ditafsirkan sebagai sinyal terbukanya ruang negosiasi lanjutan.
Di tengah ketegangan tersebut, muncul kekhawatiran di Seoul bahwa penolakan bergabung dengan Dewan Perdamaian dapat menjadi sumber friksi baru dalam hubungan bilateral kedua negara.
Saat ditanya apakah penolakan tersebut berpotensi memicu tekanan tarif tambahan dari Washington, Cho tidak memberikan jawaban langsung. Ia hanya menyatakan bahwa pemerintah akan merespons setelah mempertimbangkan secara komprehensif dinamika dan tren internasional.
Cho juga mengakui bahwa Korea Selatan semakin terbiasa dengan gaya kepemimpinan Trump yang kerap mengumumkan kebijakan luar negeri strategis melalui media sosial, bukan melalui jalur diplomatik konvensional. Meski demikian, ia menyebut pernyataan terbaru terkait tarif tetap mengejutkan dan perlu disikapi secara hati-hati.
Menurutnya, langkah tersebut tidak seharusnya dipandang sebagai pembatalan kesepakatan dagang yang telah ada. “Proses ini tidak boleh dilihat sebagai negosiasi ulang, melainkan sebagai konsultasi lanjutan mengenai implementasi konkret dari kesepakatan yang sudah disepakati,” pungkas Cho. (ren)
