BPBD Catat 57.528 Warga Banten Terdampak Bencana, 63 Desa/Kelurahan Terimbas
Sebanyak 57.528 warga Provinsi Banten terdampak bencana hidrometeorologi menurut data yang diperbarui pada Minggu (25/1/2026).
HALLONEWS.COM – Sebanyak 57.528 warga Provinsi Banten terdampak bencana hidrometeorologi, mulai dari banjir, tanah longsor, pergerakan tanah, hingga cuaca ekstrem.
Data tersebut berdasarkan laporan sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten yang diperbarui pada Minggu (25/1/2026) pukul 23.00 WIB.
Kepala Pelaksana BPBD Banten, Luthfi Mujahidin, mengatakan bencana terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Banten sejak 21 hingga 25 Januari 2026.
Akibatnya, sedikitnya 63 kelurahan/desa terdampak dengan total 17.844 kepala keluarga (KK) atau sekitar 57 ribu lebih warga. “Total yang terdampak itu 17.844 KK atau sekitar 57 ribuan warga di sejumlah daerah di Banten,” ujar Luthfi melalui pesan WhatsApp, Selasa (27/1/2026).
Di Kabupaten Pandeglang, banjir terjadi di 6 kecamatan, longsor di 4 kecamatan, serta cuaca ekstrem di 10 kecamatan. Sementara di Kabupaten Serang, banjir melanda 10 kecamatan dan longsor terjadi di 3 kecamatan.
Di Kabupaten Tangerang, tercatat 27 kecamatan terdampak banjir. Untuk wilayah perkotaan, di Kota Tangerang banjir terjadi di 11 kecamatan, longsor di 2 kecamatan, dan cuaca ekstrem di 4 kecamatan.
Sedangkan di Kota Tangerang Selatan, banjir menimpa 6 kecamatan. “Beberapa hari terakhir curah hujan cukup tinggi sehingga mengakibatkan bencana yang cukup besar, khususnya di wilayah Tangerang Raya,” jelasnya.
Di Kabupaten Lebak, cuaca ekstrem terjadi di 2 kecamatan, sementara tanah longsor atau pergerakan tanah terjadi di 3 kecamatan.
Sejak bencana terjadi, BPBD Banten telah mengerahkan personel untuk membantu penanganan di berbagai wilayah. Sebanyak 60 personel diterjunkan untuk mendukung BPBD kabupaten/kota.
Selain itu, dilakukan pendirian tenda pengungsian, dapur umum oleh Dinas Sosial, distribusi bantuan logistik, serta evakuasi warga terdampak.
BPBD juga melakukan penyedotan genangan air di sejumlah titik dan menyebarkan informasi kebencanaan melalui situs resmi mereka. “Kami juga melakukan penyedotan genangan air di sejumlah wilayah serta memberikan informasi kebencanaan melalui website resmi BPBD,” pungkas Luthfi.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Banten bersama pemerintah daerah di wilayah Tangerang Raya bergerak cepat merespons banjir yang kembali melanda sejumlah kawasan.
Gubernur Banten, Andra Soni, memimpin langsung Rapat Koordinasi Penanganan Banjir Tangerang Raya yang digelar di Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, Senin (26/1/2026).
Rakor tersebut dihadiri para kepala daerah dari Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, termasuk Wali Kota Tangerang H Sachrudin, sebagai langkah evaluasi sekaligus penyusunan strategi penanganan banjir jangka pendek dan panjang.
Gubernur Andra Soni menegaskan, banjir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir harus dijadikan momentum untuk memperkuat kerja sama lintas wilayah dan lintas sektor.
Salah satu fokus utama yang disepakati adalah normalisasi sungai sebagai solusi konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Rapat ini menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh atas penyebab banjir di Tangerang Raya. Kami ingin memastikan langkah penanganan pascabanjir dilakukan secara terkoordinasi agar persoalan yang sama tidak terus berulang,” ujar Andra Soni.
Ia menjelaskan, hasil peninjauan lapangan menunjukkan sejumlah sungai mengalami penyempitan dan pendangkalan serius. Sungai Cirarab, yang melintasi Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, menjadi salah satu prioritas penanganan.
“Kondisi Sungai Cirarab sudah mengalami pendangkalan dan penyempitan yang cukup parah. Ini terlihat langsung di lapangan dan menjadi salah satu penyebab genangan,” jelasnya.
Menurut Andra, normalisasi sungai akan dilakukan secara kolaboratif antara Pemerintah Provinsi Banten, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane, serta pemerintah kabupaten dan kota. Koordinasi juga akan melibatkan Kantor Wilayah Pertanahan mengingat adanya bangunan di bantaran sungai yang perlu ditinjau dari aspek legalitas. (bsg)
