Wacana Menteri Polisi Dinilai Berbahaya, IPW: Polri Bisa Jadi Alat Politik
IPW menilai wacana Polri di bawah kementerian berisiko melemahkan penegakan hukum. Penolakan Kapolri disebut sikap institusional, bukan pribadi.
HALLONEWS.COM – Indonesia Police Watch (IPW) mengingatkan adanya alarm bahaya bagi independensi Polri, jika isu Polri dibawa kementrian diteruskan apalagi disahkan.
IPW sangat mengapresiasi keputusan bulat Komisi III DPR RI yang tetap mempertahankan Polri dibawa kendali Presiden.
Pasca keputusan dan suara bulat semua Fraksi di Komisi III pada rapat dengar pendapat (RDP) Senin (26/1/2026) kemarin yang dipimpin langsung Ketua Komisi III, Habiburokhman, IPW meminta agar narasi tentang Polri dibawa Presiden dihentikan.
“Ini tidak lagi soal siapa yang benar, tapi apa risikonya bagi negara hukum, jika Polri dibawa ke bawah kementerian,” kata Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW Selasa (27/1/2026).
STS (panggilan akrab Sugeng Teguh Santoso) menegaskan, penolakan Kapolri yang tidak mau berada dibawa kementrian apalagi dirinya menjadi menteri kepolisian, bukan sikap emosional, melainkan garis institusional untuk menjaga Polri dari intervensi politik.
“Sudah tepat sikap tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menyatakan sikapnya institusi Polri dibawah Presiden ditengah tekanan beberapa pihak agar Polri ditaruh dibawah kementrian,” kata STS.
Menurutnya, apapun alasannya penempatan Polri di bawah kementrian akan melemahkan posisi penegakan hukum polri yang menjadi mandat konstitusi.
Terkait adanya chat WA berisi permintaan, agar Kapolri bersedia menjadi Menteri Polisi yang kemudian ditegaskan lebih baik jadi petani menurut IPW, adalah bukan semata sikap pribadi tetapi itu adalah sikap seluruh anggota dan instirusi Polri.
“Di bawah kementrian sama saja Polri dibonsai , tidak independen dan akan jadi alat politik yang mudah ditarik kanan kiri seperti kerbau dicucuk hidungnya,” tegas STS. (opy)
