“Lebih Baik Jadi Petani!” Kapolri Listyo Sigit Kirim Sinyal Keras Tolak Menteri Kepolisian

HALLONEWS.COM-Pernyataan tegas Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di hadapan DPR bukan sekadar candaan. Di balik kalimat “lebih baik jadi petani”, tersimpan sinyal politik keras soal arah kekuasaan dan posisi Polri dalam struktur negara.

Dalam rapat kerja Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026), Listyo Sigit secara terbuka menolak wacana pembentukan jabatan Menteri Kepolisian maupun gagasan menempatkan Polri di bawah kementerian.

Ia mengungkap bahwa tawaran menjadi Menteri Kepolisian bukan sekadar isu publik, melainkan sudah disampaikan secara langsung oleh sejumlah pihak melalui pesan pribadi.

“Ada yang menyampaikan ke saya lewat WhatsApp, mau tidak jadi Menteri Kepolisian,” ujar Sigit.

Pesan Tersirat ke DPR dan Pemerintah

Hal baru yang mencuat dari pernyataan Sigit adalah pesan politik implisit kepada pembuat undang-undang dan pemerintah: Polri tidak ingin kehilangan jalur komando langsung kepada Presiden.

Menurut Sigit, struktur Polri di bawah Presiden bukan sekadar soal birokrasi, melainkan menyangkut kecepatan komando, stabilitas keamanan nasional, dan fleksibilitas menghadapi krisis.

“Dengan posisi langsung di bawah Presiden, Polri bisa bekerja maksimal sebagai alat negara dalam menjaga keamanan, penegakan hukum, serta pelayanan publik,” katanya.

Pernyataan ini dibaca sejumlah pengamat sebagai bentuk penolakan dini terhadap kemungkinan revisi undang-undang atau desain kelembagaan baru Polri.

Siap Mundur daripada Jadi Menteri

Sigit bahkan melangkah lebih jauh. Ia menegaskan lebih memilih mundur dari jabatan Kapolri ketimbang tetap memimpin Polri yang berada di bawah kendali kementerian.

“Kalau pilihannya Polri tetap di bawah Presiden tapi ada Menteri Kepolisian, saya memilih Kapolrinya saja yang dicopot,” ujarnya.

Sikap ini menunjukkan bahwa penolakan tersebut bukan bersifat personal, melainkan menyangkut prinsip kelembagaan.

“Kalau saya harus memilih, lebih baik saya menjadi petani,” tambahnya.

Alasan Geopolitik dan Skala Indonesia

Sejak awal rapat, Kapolri juga menekankan faktor geografis dan skala Indonesia sebagai alasan utama menolak Polri di bawah kementerian.

Indonesia memiliki 17.380 pulau dengan bentang wilayah yang sangat luas. Bahkan, Presiden pernah menyampaikan bahwa jarak Indonesia jika dibentangkan setara dengan London hingga Moskow.

Dengan kondisi tersebut, menurut Sigit, Polri membutuhkan ruang gerak yang cepat dan tidak berlapis-lapis secara birokratis.

“Kalau struktur terlalu panjang, respons terhadap gangguan keamanan bisa melambat,” ujarnya.

Wacana Menteri Kepolisian sejatinya bukan isu baru. Namun, pernyataan terbuka Kapolri kali ini dinilai sebagai penolakan paling eksplisit yang pernah disampaikan pejabat aktif di level tertinggi Polri.

Pernyataan “lebih baik jadi petani” pun menjadi simbol bahwa institusi kepolisian tidak ingin dikendalikan secara politik melalui kementerian, sekaligus menegaskan loyalitas struktural Polri langsung kepada Presiden. (ren)