Starmer Tegas Bela Greenland di Tengah Ancaman Tarif Trump: “Saya Tidak akan Menyerah”

HALLONEWS.COM– Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan tidak akan mundur dari dukungannya terhadap hak penentuan nasib sendiri Greenland, meskipun Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif terhadap negara-negara Eropa.

Pernyataan tegas itu disampaikan Keir Starmer dalam sesi Prime Minister’s Questions (PMQs) di Parlemen Inggris, Rabu (21/1/2026) waktu setempat, ketika ia ditanya mengenai meningkatnya tekanan dari Washington terkait isu Greenland.

“Ancaman tarif untuk menekan sekutu sama sekali salah,” kata Starmer seperti dikutip Sky News, Rabu (21/1/2026). “Saya ingin menegaskan kepada Parlemen: saya tidak akan menyerah, dan Inggris tidak akan menyerah pada prinsip serta nilai-nilai kami tentang masa depan Greenland di bawah ancaman tarif.”

Masa Depan Greenland Hak Rakyatnya

Starmer menegaskan posisi Inggris bahwa masa depan Greenland sepenuhnya berada di tangan rakyat Greenland dan Kerajaan Denmark.

“Masa depan Greenland adalah tanggung jawab rakyat Greenland dan Kerajaan Denmark semata,” ujarnya, mengulang garis kebijakan luar negeri Inggris yang menolak tekanan sepihak.

Ia mengatakan Inggris akan tetap “terlibat secara konstruktif” dengan Amerika Serikat, namun sikap London terkait Greenland “telah disampaikan dengan sangat jelas”.

Starmer juga menuduh Trump menggunakan kritik terhadap kesepakatan Inggris–Mauritius terkait Kepulauan Chagos sebagai alat tekanan politik.

“Presiden Trump menggunakan kata-kata kemarin yang berbeda dari sambutan dan dukungan sebelumnya ketika saya bertemu dengannya di Gedung Putih,” kata Starmer.

“Itu dilakukan dengan tujuan khusus untuk menekan saya dan Inggris agar mengubah sikap tentang Greenland. Saya tidak akan melakukannya.”

Hubungan AS–Inggris Tetap Penting

Meski bersikap keras terhadap isu Greenland dan tarif, Starmer menekankan bahwa hubungan Inggris–Amerika Serikat tetap krusial, terutama dalam bidang pertahanan, keamanan, intelijen, dan kemampuan nuklir.

“Hubungan dengan AS itu penting, tetapi itu tidak berarti kami harus sepakat dalam segala hal,” kata Starmer.

Ia menambahkan bahwa perang Ukraina yang memasuki tahun keempat membuat Inggris harus terus bekerja sama dengan sekutu, termasuk Amerika Serikat.

Namun, ia memperingatkan bahwa memutus hubungan dengan AS akan menjadi langkah “sangat gegabah” yang berisiko bagi keamanan Eropa dan Ukraina.

Dalam sesi yang sama, Starmer melancarkan serangan tajam terhadap Partai Hijau Inggris, menyebut partai tersebut “mabuk narkoba” dan lunak terhadap Vladimir Putin.

Ia merujuk pada pernyataan pemimpin Partai Hijau yang menyerukan penarikan Inggris dari NATO, penutupan pangkalan militer AS, negosiasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, serta pelepasan penangkal nuklir Inggris.

“Saya yakin Putin akan sangat cepat menyambut usulan itu,” kata Starmer, sebelum menambahkan bahwa gagasan tersebut “gegabah dan berbahaya”.

Pernyataan itu memicu teguran dari Ketua Parlemen, yang mengingatkan bahwa PMQs bukan forum untuk mengajukan pertanyaan kepada oposisi.

Sesi PMQs juga diwarnai saling serang antara Starmer dan pemimpin Partai Konservatif Kemi Badenoch, terutama terkait gelombang pembelotan anggota Partai Konservatif ke Reform UK.

Starmer menyindir bahwa anggota Tory “berteriak pada hari Rabu dan membelot pada hari Kamis”, merujuk pada pembelotan tokoh-tokoh senior termasuk mantan menteri bayangan Robert Jenrick.

Badenoch membalas dengan menuding Partai Buruh akan “kosong” jika Starmer memecat semua anggota yang merusak partainya.

Sementara itu, tekanan terhadap Inggris juga datang dari Washington. Dalam pidatonya di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan Inggris “mengecewakan” AS atas keputusan menyerahkan Kepulauan Chagos kepada Mauritius.

Komentar tersebut sejalan dengan kritik Trump, yang menyebut kesepakatan Chagos sebagai “tindakan kebodohan besar”, meskipun sebelumnya AS sempat menyatakan dukungan terhadap perjanjian itu. (ren)