Denmark Kerahkan Pasukan ke Greenland, Ancaman Trump Picu Alarm NATO dan Perang Dagang

HALLONEWS.COM-Ketegangan di kawasan Arktik meningkat tajam setelah Denmark mengirim pasukan tambahan ke Greenland, menyusul pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kembali menolak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk mengambil alih wilayah otonom milik Kerajaan Denmark tersebut.

Panglima Angkatan Darat Kerajaan Denmark Peter Boysen bersama puluhan prajurit tiba di Kangerlussuaq, Greenland barat, Senin (19/1/2026) malam Waktu setempat, menurut laporan media publik Denmark DR dan TV2. Sedikitnya 58 personel dikerahkan dalam gelombang terbaru, bergabung dengan sekitar 60 tentara yang telah lebih dulu berada di Greenland untuk mengikuti latihan militer multinasional Operasi Ketahanan Arktik.

Langkah ini diambil hanya beberapa jam setelah Trump, dalam wawancara dengan NBC News, menolak memberikan kepastian bahwa Amerika Serikat tidak akan menggunakan kekuatan militer untuk menguasai Greenland. “Tidak berkomentar,” ujar Trump saat ditanya langsung mengenai kemungkinan tersebut.

Pernyataan itu memperdalam kekhawatiran Eropa, terutama karena Greenland dipandang Washington sebagai wilayah strategis yang kaya mineral dan krusial bagi keamanan AS. Ketegangan semakin terasa setelah Trump mengirim pesan kepada Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre pada akhir pekan lalu, menyatakan bahwa ia tidak lagi merasa berkewajiban untuk “semata-mata memikirkan perdamaian” setelah gagal meraih Hadiah Nobel Perdamaian tahun ini.

Meski Denmark menyatakan terbuka terhadap peningkatan kehadiran militer AS di Greenland, Kopenhagen menegaskan wilayah itu tidak untuk dijual. Pemerintah Denmark berulang kali mengingatkan bahwa setiap upaya pengambilalihan secara paksa akan berarti ancaman langsung terhadap NATO.

Desakan Trump agar Greenland berada di bawah kendali Amerika Serikat telah membawa hubungan AS–Eropa ke titik terendah dalam puluhan tahun, sekaligus memunculkan kekhawatiran nyata tentang retaknya NATO, aliansi keamanan transatlantik yang menaungi 32 negara.

Di bawah Pasal 5 Piagam NATO, serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh aliansi—sebuah prinsip yang kini kembali diuji di tengah eskalasi Arktik.

Pada Senin, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte bertemu Menteri Pertahanan Denmark Troels Lund Poulsen dan Menteri Luar Negeri Greenland Vivian Motzfeldt untuk membahas penguatan keamanan kawasan. Salah satu opsi yang dibicarakan adalah pembentukan misi pengawasan NATO di Greenland.

Rutte menegaskan bahwa Arktik memiliki arti strategis bagi “keamanan kolektif” aliansi dan menyambut peningkatan investasi pertahanan Denmark. “Kami akan terus berdiri bersama sebagai sekutu,” katanya.

Poulsen menekankan pentingnya solidaritas internasional. “Terima kasih kepada para sekutu yang berdiri membela Greenland dan Denmark,” ujarnya.

Ketegangan keamanan ini juga berjalan beriringan dengan ancaman perang dagang transatlantik. Trump sebelumnya mengancam akan mengenakan tarif terhadap Denmark dan tujuh negara Eropa lainnya hingga tercapai kesepakatan pembelian Greenland.

Uni Eropa dijadwalkan menggelar pertemuan darurat pada Kamis untuk merespons krisis tersebut. Opsi yang dibahas termasuk tarif balasan hingga pengaktifan Instrumen Anti-Koersi Uni Eropa, yang dijuluki “bazooka perdagangan”, yang memungkinkan pembatasan luas terhadap investasi dan bisnis perusahaan teknologi Amerika di pasar Eropa.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menegaskan bahwa Uni Eropa telah menyampaikan pesan tegas kepada Washington.

“Menghormati kedaulatan Denmark dan Greenland adalah hal yang tidak bisa ditawar,” ujarnya usai bertemu diplomat AS di sela-sela KTT Davos.

Di Greenland sendiri, penolakan terhadap gagasan bergabung dengan Amerika Serikat nyaris bulat. Jajak pendapat Berlingske tahun lalu menunjukkan 85 persen warga Greenland menolak menjadi bagian dari AS, sementara hanya 6 persen yang mendukung.

Kombinasi pengerahan pasukan, ancaman militer, dan tekanan ekonomi kini menempatkan Greenland bukan sekadar isu wilayah, melainkan uji terbesar bagi NATO dan hubungan transatlantik dalam satu generasi. (ren)