Retaknya Poros Atlantik: Starmer, Trump, dan Krisis Greenland yang Mengguncang NATO

HALLONEWS.COM-Ruang briefing Downing Street jarang menjadi saksi konferensi pers sedarurat ini, Senin (19/1/2026) waktu setempat. Wajah Perdana Menteri Inggris Keir Starmer tampak tegang, lebih serius dari yang pernah terlihat sebelumnya. Ia datang bukan untuk basa-basi diplomatik, melainkan untuk berbicara jujur kepada publik Inggris tentang badai yang tengah datang: ancaman tarif dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan ambisi kontroversial Washington untuk “mengambil alih” Greenland.

Di hadapan publik, Starmer menyampaikan peringatan keras. Inggris, katanya, sedang menghadapi krisis paling serius dalam hubungan transatlantik dalam beberapa dekade terakhir. Ketidakpastian menyelimuti masa depan aliansi yang selama puluhan tahun menjadi pilar stabilitas dunia Barat.

Untuk pertama kalinya, Starmer tampil sangat terbuka berbeda pendapat dengan Trump. Ia mengecam keras ancaman tarif, menyebutnya bertentangan dengan semangat aliansi. Dalam isu Greenland, posisinya tegas: Inggris tidak akan berkompromi, apa pun konsekuensinya. Aliansi, ia mengingatkan, dibangun atas dasar kemitraan, bukan tekanan.

Namun di saat yang sama, Starmer juga berusaha menurunkan suhu. Ia menekankan pentingnya hubungan khusus AS–Inggris dan secara hati-hati menghindari retorika tarif balasan. Bukan karena opsi itu tertutup, melainkan karena London menilai eskalasi ekonomi saat ini bukan jalan yang diinginkan. Inggris memilih tidak mengikuti langkah Uni Eropa, yang menurut informasi diplomatik tengah menyiapkan paket tarif balasan yang bisa diumumkan dalam waktu dekat.

Pendekatan ini juga menjelaskan keputusan Starmer yang dinilai “sangat tidak mungkin” menghadiri Forum Ekonomi Dunia di Davos pekan ini. Tanpa agenda multilateral besar, baik Ukraina maupun Greenland, yang siap diputuskan, perdana menteri memilih jalur favoritnya: diplomasi senyap di balik pintu tertutup, meminimalkan pernyataan publik yang berpotensi memperuncing konflik.

Namun betapa dalamnya keretakan transatlantik justru terungkap dari pihak lain. Menteri Luar Negeri Denmark sekaligus mantan perdana menteri, Lars Løkke Rasmussen, yang berada di London untuk pembicaraan tingkat tinggi, menceritakan pertemuannya dengan Wakil Presiden AS JD Vance dan Menlu Marco Rubio di Washington.

“Pertemuan itu memberi saya kesan yang sangat jelas bahwa presiden, dengan jujur dan sepenuh hati, ingin mengakuisisi Greenland,” kata Rasmussen. “Kami juga menyampaikan dengan sangat tegas: ini adalah garis merah.”

Denmark, katanya, bersedia membahas kekhawatiran AS soal keamanan Arktik, termasuk peningkatan kehadiran militer AS, peran NATO yang lebih besar, serta jaminan pembatasan pengaruh China di Greenland untuk jangka panjang. Kesepakatannya jelas: memindahkan perdebatan dari media sosial dan pernyataan publik ke ruang perundingan tertutup.

“Kami belum menyelesaikan masalah, tetapi kami menemukan jalan ke depan,” ujar Rasmussen. Jalan itu, sayangnya, kembali terganggu oleh pernyataan keras Presiden Trump.

Beberapa jam setelah Starmer menyatakan keyakinannya bahwa Trump tidak akan mengirim pasukan ke Greenland dan menyerukan dialog, presiden AS justru mengumumkan rencana pengenaan tarif 10 persen terhadap Inggris dan negara-negara Eropa yang terlibat latihan NATO di Greenland. Lebih dari itu, Trump menolak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer.

Situasi ini mengejutkan. Hanya setahun setelah Trump kembali berkuasa, fondasi tatanan internasional pasca–Perang Dunia II tampak diguncang. Aliansi transatlantik, yang selama puluhan tahun menjaga keseimbangan global, kini terancam oleh pendekatan politik kekuasaan yang mengabaikan aturan hukum internasional.

Eskalasi di Greenland berpotensi menghancurkan NATO dari dalam. Bayangkan satu anggota utama berkonflik langsung dengan anggota lainnya, Denmark, negara yang berdiri bahu-membahu dengan AS pasca-9/11 dan menanggung korban hampir setara di Afghanistan. Dampaknya akan menjalar ke mana-mana: perang dagang, melemahnya dukungan untuk Ukraina, hingga menguatnya Rusia di pinggiran Eropa.

Namun realitas pahitnya, Trump tahu ia memegang kartu kekuatan ekonomi dan militer. Diplomasi Eropa saja mungkin tak cukup untuk membujuknya mundur. Harapan kini bergeser ke dalam negeri Amerika sendiri.

Dengan Trump dijadwalkan berbicara di Davos, sorotan dunia akan tertuju padanya. Tetapi perlawanan yang sesungguhnya mungkin justru datang dari Washington. Kecaman dari Partai Republik di Kongres mulai terdengar.

Ketua DPR AS dari Partai Republik, Mike Johnson, telah bertemu Starmer di London. Dalam pertemuan itu, perdana menteri Inggris kembali menegaskan sikapnya soal Greenland dan tarif. Pesannya jelas: hubungan transatlantik tidak boleh dikorbankan demi ambisi sepihak.

Jika Eropa gagal mengendalikannya, pertanyaannya kini bergema: akankah para pembuat undang-undang Amerika sendiri yang mampu menarik rem darurat itu?
Karena pada akhirnya, hubungan transatlantik, dengan segala sejarah dan pengorbanannya, jauh lebih besar dan lebih abadi daripada satu orang. (ren)