Kontroversi Bupati Pati Sudewo, Lolos dari Pemakzulan Kini Ditangkap KPK

HALLONEWS.COM – Nama Bupati Pati Sudewo kembali menjadi sorotan publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi dirinya sebagai salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jawa Tengah, Senin (19/1/2026).

Penangkapan ini menambah daftar panjang kepala daerah yang tersandung perkara hukum di awal tahun.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa Sudewo termasuk dalam pihak yang diamankan.

Saat ini, Sudewo masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK yang dilakukan di Polres Kudus, sementara konstruksi perkara masih didalami.

Meski belum dijelaskan secara rinci perkara yang menjeratnya, sosok Sudewo bukan nama baru dalam pusaran kontroversi.

Sebelumnya, ia sempat menjadi pusat perhatian publik Kabupaten Pati akibat kebijakan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berdampak pada lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga mencapai 250 persen.

Kebijakan tersebut memicu gelombang protes besar-besaran. Puluhan ribu warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu turun ke jalan dan secara terbuka mendesak Sudewo untuk mundur dari jabatannya sebagai bupati.

Situasi politik semakin memanas ketika DPRD Kabupaten Pati membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk menyelidiki kebijakan bupati.

Wacana pemakzulan pun menguat dan menjadi perbincangan luas di tingkat lokal maupun nasional.

Namun, dalam rapat paripurna DPRD Pati pada 31 Oktober 2025, mayoritas anggota dewan akhirnya menolak pemakzulan Sudewo.

Dari total 49 anggota DPRD yang hadir, 36 anggota menyatakan menolak, sementara 13 anggota mendukung pemberhentian Sudewo dari jabatannya.

Penolakan pemakzulan datang dari fraksi-fraksi Gerindra, PKB, PPP, Golkar, Demokrat, dan PKS. Sementara itu, Fraksi PDIP menjadi satu-satunya fraksi yang secara bulat menyatakan dukungan agar Sudewo diberhentikan.

Kini, setelah lolos dari ancaman pemakzulan politik, Sudewo justru menghadapi ujian hukum melalui OTT KPK.

Publik menantikan keputusan KPK terkait penetapan status hukum dan pengungkapan dugaan perkara yang menyeret Bupati Pati tersebut. (min)