Mengelola Risiko di Langit Indonesia: Di Mana Titik Lemahnya?

HALLONEWS.COM – Penemuan serpihan hingga badan pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) di kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, Sulawesi Selatan, menjadi titik terang pencarian sekaligus membuka kembali diskusi lama tentang keselamatan penerbangan Indonesia.

Pesawat tersebut sebelumnya dinyatakan hilang kontak dan gagal mendarat di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar.

Pertanyaan publik segera mengarah pada satu hal: apakah pesawat ATR 42-500 aman? Pertanyaan ini wajar, tetapi berisiko menyesatkan fokus. ATR bukan pesawat baru atau eksperimental.

ATR adalah pesawat turboprop regional yang telah lama menjadi tulang punggung penerbangan di berbagai negara dengan kondisi geografis kompleks.

Pesawat ini digunakan luas di Asia Tenggara, Amerika Latin, Afrika, hingga Jepang, ATR dirancang untuk landasan pendek, efisiensi bahan bakar, dan operasi di wilayah panas serta pegunungan.

Karena itu, diskusi keselamatan seharusnya tidak berhenti pada jenis pesawat, namun juga penting berpaling pada sistem yang mengoperasikannya. Bagaimana perencanaan penerbangan dilakukan, seberapa disiplin SOP dijalankan, dan bagaimana keputusan operasional dilindungi oleh institusi?

Jika ditarik ke belakang, kecelakaan pesawat di Indonesia jarang disebabkan kegagalan teknis murni. Lebih sering merupakan kombinasi faktor cuaca, medan, keputusan operasional, tekanan jadwal, serta keterbatasan infrastruktur pendukung.

Hampir setiap laporan akhir menyebut human factor, tetapi jarang diikuti evaluasi menyeluruh yang berkelanjutan. Padahal, Indonesia sejak lama hidup dengan risiko tersebut.

Negara kepulauan dengan ribuan bandara, cuaca tropis yang cepat berubah, serta topografi pegunungan ekstrem bukanlah variabel baru. Artinya, risiko bukan kejutan, melainkan kondisi dasar yang seharusnya sudah terinternalisasi dalam desain sistem penerbangan nasional.

Budaya Keselamatan Belum Kuat

Masalah muncul ketika standar operasional diperlakukan sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai panduan yang harus ditaati tanpa kompromi. Dalam praktik, tekanan ketepatan waktu dan tuntutan operasional sering kali menyempitkan ruang kehati-hatian.

Secara regulasi, Indonesia tidak kekurangan aturan. SOP penerbangan, standar perawatan, dan pelatihan kru mengikuti kerangka internasional. Namun keselamatan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan dokumen, melainkan oleh budaya operasional.

Di negara dengan tingkat keselamatan tinggi, terdapat satu prinsip kunci: keputusan untuk tidak terbang dilindungi secara institusional. Pilot tidak diposisikan sebagai pihak yang harus “menyelamatkan jadwal”.

Penundaan atau pembatalan penerbangan dipahami sebagai keputusan profesional, bukan kegagalan layanan.

Dalam konteks Indonesia, prinsip ini belum sepenuhnya mengakar. Penundaan masih sering dipersepsikan negatif. Akibatnya, pengambilan keputusan di lapangan berpotensi berada di bawah tekanan situasional, terutama pada operasi penerbangan regional dan perintis.

Istilah human error sering menjadi penutup diskusi, seolah persoalan selesai ketika individu disebut sebagai penyebab. Padahal manusia bekerja dalam sistem. Jika kesalahan berulang, maka yang perlu diperiksa bukan hanya individu, melainkan lingkungan yang membentuk keputusan tersebut.

Pesawat turboprop seperti ATR sangat bergantung pada crew resource management, komunikasi kokpit, serta kepatuhan prosedur. Operasi di wilayah pegunungan tropis menuntut perencanaan cuaca yang konservatif, briefing yang matang, dan keberanian untuk menunda penerbangan ketika risiko meningkat.

Jika sistem tidak secara aktif mendorong kehati-hatian, maka kesalahan manusia bukan anomali, melainkan konsekuensi yang dapat diprediksi.

Belajar dari Praktik Global

Otoritas penerbangan di Eropa dan negara maju lainnya menekankan bahwa operasi di wilayah berisiko tinggi harus menggunakan standar yang lebih ketat dari batas minimum. Teknologi cuaca, data topografi, dan sistem peringatan dini harus menjadi alat utama pengambilan keputusan, bukan sekadar pelengkap laporan pascakejadian.

Lebih penting lagi, kebijakan keselamatan dijaga lintas rezim dan manajemen. Tidak berubah setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan. Keselamatan diperlakukan sebagai agenda jangka panjang negara, bukan target kinerja jangka pendek.

Indonesia sejatinya memiliki sebagian besar perangkat tersebut. Tantangannya terletak pada integrasi, konsistensi, dan keberanian menegakkan konservatisme operasional. Tanpa itu, setiap kecelakaan akan selalu diperlakukan sebagai peristiwa terpisah, bukan gejala persoalan struktural.

Kecelakaan ATR 42-500 di Sulawesi Selatan seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh. Bukan untuk menyalahkan pesawat, kru, atau maskapai secara terburu-buru, melainkan untuk menilai apakah sistem penerbangan nasional telah cukup matang menghadapi realitas geografisnya sendiri.

Keselamatan penerbangan tidak diukur dari seberapa cepat sistem pulih setelah kecelakaan, tetapi dari seberapa efektif ia mencegah kejadian serupa.

Selama pendekatan kita masih reaktif, selama human error terus menjadi simpulan akhir, maka pertanyaan publik akan selalu kembali muncul.

Langit Indonesia akan selalu menantang. Namun tantangan itu seharusnya dijawab dengan perencanaan konservatif, disiplin SOP, perlindungan keputusan aman, dan keberanian untuk mengatakan tidak terbang ketika risiko meningkat.

Di sanalah batas antara risiko yang dikelola dan risiko yang diabaikan. Karena pada akhirnya, keselamatan penerbangan bukan soal jenis pesawat, melainkan kualitas sistem yang mengizinkannya terbang. (Mathias Brahmana/Dewan Redaksi Hallonews)