Prabowo Minta Perubahan Desain IKN, Ini Bagian-Bagian yang Disoroti

HALLONEWS.COM — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tak semata soal pemindahan pusat pemerintahan, tetapi juga tentang menciptakan kota masa depan yang tangguh terhadap tantangan lingkungan.

Dalam evaluasi terbaru, Presiden memberikan koreksi desain agar kawasan IKN mampu beradaptasi dengan iklim panas Kalimantan Timur serta memiliki sistem mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa Presiden meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk meninjau ulang sejumlah aspek desain kawasan.

Penekanan diberikan pada fungsi ekologis tata kota, termasuk penambahan embung atau tampungan air yang berperan sebagai pengendali suhu sekaligus cadangan air darurat.

Menurut Prasetyo, kondisi geografis dan iklim Kalimantan Timur jadi perhatian serius Presiden. Suhu yang relatif panas dan karakter wilayah dengan kawasan hutan luas dinilai memiliki potensi risiko kebakaran yang harus diantisipasi sejak tahap perencanaan.

“Presiden meminta desain kawasan tidak hanya estetis, tetapi juga fungsional. Penambahan embung, pengaturan ruang hijau, dan mitigasi kebakaran menjadi bagian penting dari koreksi yang disampaikan,” ujar Prasetyo saat memberikan keterangan, Kamis (15/1/2026).

Sebagai tindak lanjut, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono telah melaporkan penerapan teknologi pendeteksi dini karhutla di kawasan IKN.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah pemasangan sensor panas untuk memantau potensi titik api secara real time. Sistem ini akan terus diuji dan disempurnakan guna memastikan efektivitasnya sebelum IKN berfungsi penuh.

Pendekatan berbasis teknologi tersebut dinilai sejalan dengan visi IKN sebagai kota cerdas (smart city) yang mengedepankan aspek keberlanjutan lingkungan.

Deteksi dini kebakaran diharapkan mampu meminimalkan risiko bencana serta menjaga ekosistem di sekitar kawasan ibu kota baru.

Selain aspek lingkungan, Presiden Prabowo juga menekankan percepatan pembangunan fasilitas pemerintahan inti. Dalam kunjungan terbarunya ke IKN bersama sejumlah menteri, Presiden menerima laporan langsung mengenai progres pembangunan infrastruktur strategis, khususnya fasilitas untuk lembaga legislatif dan yudikatif.

Target pemerintah adalah menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028. Untuk itu, OIKN bersama Kementerian Pekerjaan Umum diminta melakukan perbaikan berkelanjutan, baik dari sisi desain, fungsi, maupun kesiapan infrastruktur pendukung.

Prasetyo menambahkan, koreksi Presiden mencerminkan pendekatan kehati-hatian agar pembangunan IKN tidak mengulangi kesalahan tata kota lama yang kurang responsif terhadap perubahan iklim.

IKN diharapkan menjadi contoh kota modern yang mampu menyeimbangkan kebutuhan pemerintahan, kenyamanan manusia, dan kelestarian alam.

Dengan penyesuaian desain dan pemanfaatan teknologi mitigasi risiko, pembangunan IKN diarahkan bukan hanya sebagai simbol pemindahan ibu kota, tetapi juga sebagai model pembangunan nasional yang berkelanjutan dan adaptif terhadap tantangan lingkungan di masa depan.(wib)