Fantastis! Mendagri Bongkar Anggaran Daerah, Makan Minum Tembus Rp1 Miliar Sehari

HALLONEWS.COM – AMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap temuan mengejutkan terkait pemborosan anggaran di daerah. Dalam proses evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kemendagri menemukan alokasi belanja makan dan minum di salah satu daerah yang mencapai Rp1 miliar hanya dalam satu hari.

Temuan tersebut disampaikan Tito saat menghadiri acara Semangat Tahun Baru 2026 di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Dia menegaskan, anggaran yang dinilai tidak rasional langsung dipangkas demi memastikan belanja daerah benar-benar memberi dampak pada pertumbuhan ekonomi.

“Kita review APBD mereka. Kalau terlihat boros, langsung kita potong. Ada daerah yang anggaran makan minumnya sampai Rp1 miliar per hari, itu sudah keterlaluan,” tegas Tito, Rabu (14/1/2026).

Menurut Tito, pengawasan APBD menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri untuk tingkat provinsi, sementara evaluasi anggaran kabupaten dan kota dilakukan oleh gubernur dengan pedoman ketat dari Kemendagri. Langkah ini bertujuan menekan belanja yang tidak produktif dan mengalihkan anggaran ke sektor prioritas.

Mantan Kapolri ini juga mengingatkan para kepala daerah agar tidak menghamburkan dana untuk kegiatan seremonial, rapat berulang, perjalanan dinas berlebihan, hingga acara di hotel yang bisa digantikan dengan pertemuan daring.

“Rapat bisa dilakukan lewat zoom, tidak perlu di hotel. Perjalanan dinas juga harus rasional. Kalau bisa tiga kali, jangan dipaksakan jadi delapan kali,” ujarnya.

Lebih lanjut, Tito membeberkan kondisi keuangan daerah di Indonesia yang masih memprihatinkan. Berdasarkan data Kemendagri Tahun Anggaran 2025, sekitar 90 persen atau 493 daerah masih memiliki kapasitas fiskal lemah. Hanya 26 daerah yang tergolong kuat dan 27 daerah berada di kategori sedang.

Kapasitas fiskal kuat ditandai dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih besar dibandingkan transfer dari pemerintah pusat.

Sementara daerah dengan fiskal lemah masih sangat bergantung pada dana pusat untuk menjalankan roda pemerintahan.

“Kita berharap daerah bisa mandiri secara fiskal. PAD harus lebih tinggi dari transfer pusat, sehingga tidak terus bergantung pada APBN,” kata Tito.

Ia menambahkan, rendahnya PAD di banyak daerah disebabkan belum berkembangnya sektor swasta. Karena itu, pemerintah mendorong daerah menciptakan iklim investasi yang sehat agar dunia usaha tumbuh dan memperkuat kemandirian ekonomi lokal. (min)