Pemkab Bekasi Naikkan Target Investasi 2026 Jadi Rp73,2 Triliun, Ini Strateginya
Kabupaten Bekasi kian jadi magnet investor. Target investasi 2026 dipatok Rp73,2 triliun setelah realisasi 2025 menembus Rp61,7 triliun, tertinggi di Jawa Barat.
HALLONEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Bekasi menargetkan nilai investasi sebesar Rp73,275 triliun pada 2026. Angka tersebut naik sekitar Rp725 miliar atau 1 persen dibandingkan target tahun 2025 yang berada di level Rp72,55 triliun.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyebut peningkatan target investasi akan diiringi dengan penguatan kualitas layanan kepada para investor. Pemerintah berkomitmen menghadirkan pelayanan terpadu yang lebih cepat dan efisien.
“Fokus kami adalah memberikan pelayanan yang optimal bagi investor yang ingin menanamkan modal di Kabupaten Bekasi. Harapannya, investasi yang masuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Asep, Rabu (14/1/2026).
Realisasi investasi Kabupaten Bekasi sepanjang 2025 masih menunggu hasil perhitungan resmi dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Data final diperkirakan akan diumumkan pada akhir Januari 2026.
Namun, berdasarkan catatan hingga triwulan III 2025, realisasi investasi di Kabupaten Bekasi telah mencapai Rp61,78 triliun. Dari jumlah tersebut, Penanaman Modal Asing (PMA) menyumbang Rp37,90 triliun.
Sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tercatat sebesar Rp23,87 triliun. Investasi tersebut juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja. PMA tercatat menyerap 25.919 tenaga kerja, sementara PMDN menyerap 29.261 tenaga kerja.
Dengan capaian tersebut, Kabupaten Bekasi menempati peringkat pertama realisasi investasi kabupaten/kota di Jawa Barat hingga triwulan III 2025. Posisi selanjutnya ditempati Kabupaten Karawang dengan investasi Rp46,96 triliun, disusul Kabupaten Bogor sebesar Rp25,88 triliun.
“Pada pendataan triwulan ketiga, Kabupaten Bekasi masih menjadi yang tertinggi,” ujarnya.
Capaian ini menunjukkan daya tarik Bekasi sebagai tujuan investasi dinilai masih kuat, baik bagi investor dalam negeri maupun asing. Iklim usaha yang relatif kondusif, dukungan infrastruktur, serta percepatan layanan perizinan menjadi faktor utama penopang masuknya investasi.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Sukron menekankan pentingnya memastikan pertumbuhan investasi sejalan dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal.
Ia menyoroti peluncuran aplikasi Layanan Satu Pintu, sistem digital terintegrasi yang menyatukan layanan perizinan dan nonperizinan dalam satu platform. Aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelaku usaha.
“Ketika pemerintah daerah memberikan pelayanan maksimal, kami akan mendorong koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan agar investasi yang masuk benar-benar membuka lapangan kerja bagi masyarakat Kabupaten Bekasi,” kata Ade.
Menurutnya, pertumbuhan investasi yang beriringan dengan penyerapan tenaga kerja akan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat serta mendukung terciptanya kehidupan yang lebih layak di daerah. (dul)
