Kasus Keracunan MBG Tak Terbendung, Januari 2026 Tembus Ribuan Anak

HALLONEWS.COM – Kasus dugaan keracunan massal yang diduga berkaitan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus bertambah dan memicu keprihatinan nasional.

Dalam kurun waktu Januari 2026, jumlah korban dilaporkan telah melampaui seribu anak di sejumlah daerah, menandai krisis serius dalam pelaksanaan program strategis tersebut.

Kasus teranyar terjadi di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Dinas Kesehatan setempat mencatat sedikitnya 803 orang terdampak setelah mengonsumsi menu MBG.

Dari jumlah tersebut, 688 korban dinyatakan pulih, sementara 54 orang masih menjalani perawatan medis di fasilitas kesehatan. Sebagian korban sebelumnya sempat dirawat inap akibat gejala mual, muntah, dan diare.

Kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Hingga pertengahan Januari, jumlah korban di wilayah ini mencapai 349 orang, terdiri dari siswa, guru, hingga wali murid yang ikut mencicipi makanan MBG.

Saat ini, 159 korban masih dirawat dan tersebar di 13 rumah sakit serta puskesmas, baik milik pemerintah maupun swasta.

Tak hanya dua daerah tersebut, laporan keracunan juga muncul di Semarang dan Kendari.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat total korban MBG pada Januari 2026 telah menembus angka lebih dari seribu anak, dengan konsentrasi terbesar berada di Grobogan.

Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menilai rentetan kejadian ini bukan sekadar kesalahan teknis. Ia menyebut peristiwa tersebut sebagai indikasi kegagalan sistemik dalam tata kelola keamanan pangan di lingkungan sekolah.

“Keracunan yang terjadi berulang dan masif menunjukkan persoalan serius. Ini menyangkut keselamatan anak-anak, bukan hanya soal distribusi makanan,” tegas Ubaid dalam keterangannya, Selasa (13/1/2026).

Lebih jauh, JPPI juga menyoroti adanya dugaan tekanan dan pembungkaman di lingkungan sekolah, yang membuat sebagian korban dan pihak sekolah enggan melaporkan kasus yang dialami.

Kondisi ini dikhawatirkan menyebabkan jumlah korban sebenarnya jauh lebih besar dari data yang terungkap ke publik.

Di tengah meningkatnya jumlah korban, program MBG masih terus berjalan di sejumlah wilayah.

Sejumlah pihak mendesak pemerintah pusat dan Badan Gizi Nasional untuk menghentikan sementara pelaksanaan MBG dan melakukan audit menyeluruh, mulai dari penyedia bahan pangan, proses pengolahan, hingga distribusi makanan ke sekolah.

Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa program pemenuhan gizi, betapapun pentingnya, harus dijalankan dengan standar keamanan pangan yang ketat, transparan, dan mengutamakan keselamatan peserta didik. (min)