Pezeshkian Janji Dengarkan Keluhan Ekonomi, Tuduh AS–Israel Dalangi Kerusuhan Iran

HALLONEWS.COM-Gelombang protes Iran memasuki pekan ketiga ketika Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan pemerintahannya siap mendengarkan tuntutan ekonomi masyarakat. Namun, ia juga memperingatkan adanya “perusuh” dan “unsur teroris” yang disebut memanfaatkan keresahan publik untuk menciptakan kekacauan.

Dalam wawancara dengan televisi pemerintah pada Minggu (11/1/2026), Pezeshkian untuk pertama kalinya berbicara terbuka soal demonstrasi yang meluas sejak akhir Desember. Protes Iran bermula ketika para pedagang di Pasar Besar Teheran menutup toko sebagai bentuk protes terhadap anjloknya nilai tukar rial, sebelum berkembang menjadi aksi anti-pemerintah berskala nasional.

Pezeshkian menegaskan pemerintah telah mendengar keluhan pelaku usaha dan masyarakat kecil, serta berjanji menyelesaikan persoalan ekonomi yang memicu keresahan.

“Kami mendengarkan para pengunjuk rasa dan telah berupaya dengan segala cara untuk menyelesaikan masalah mereka,” ujar Pezeshkian seperti dilansir Al Jazeera, Minggu (11/1/2026).

Namun, ia juga mengingatkan warga agar tidak membiarkan aksi damai disusupi kelompok yang disebutnya sebagai perusuh.

Dalam wawancara tersebut, Pezeshkian Iran menuding Amerika Serikat dan Israel berada di balik upaya destabilisasi negaranya. Ia menyebut aktor-aktor yang sama yang menyerang Iran dalam konflik singkat dengan Israel pada Juni lalu kini berupaya memicu kerusuhan Iran dengan memanfaatkan isu ekonomi.

“Mereka melatih orang-orang di dalam dan luar negeri, bahkan membawa teroris dari luar,” katanya, seraya menuding kelompok tersebut menyerang pasar di kota Rasht dan membakar sejumlah masjid.

Pemerintah Iran menilai kerusuhan Iran tidak terlepas dari campur tangan asing yang bertujuan memperlemah stabilitas nasional.

Aksi protes kali ini disebut sebagai yang terbesar sejak gelombang demonstrasi 2022–2023 yang dipicu kematian Mahsa Amini, perempuan 22 tahun yang meninggal setelah ditahan polisi moral karena dugaan pelanggaran aturan berpakaian.

Sejak itu, protes Iran kerap dipicu tekanan ekonomi, inflasi tinggi, serta penurunan daya beli masyarakat.

Media pemerintah Iran melaporkan 109 personel keamanan tewas selama kerusuhan terbaru. Namun, otoritas belum merilis angka resmi korban dari kalangan demonstran. Aktivis oposisi di luar negeri menyebut jumlah korban sipil jauh lebih tinggi dan mencapai ratusan.

Rekaman video menunjukkan puluhan jenazah dalam kantong hitam di luar Pusat Medis Forensik Kahrizak, dengan keluarga korban terlihat mencari kerabat mereka. Televisi pemerintah juga menyiarkan gambar serupa dari kantor koroner Teheran dan menyebut kematian tersebut akibat aksi “teroris bersenjata”.

Berkabung Nasional dan Pembatasan Informasi

Pemerintah Iran menetapkan tiga hari berkabung nasional untuk menghormati mereka yang disebut “martir perlawanan terhadap Amerika Serikat dan rezim Zionis”. Kementerian Dalam Negeri mengklaim situasi mulai mereda, sementara jaksa agung memperingatkan peserta kerusuhan dapat menghadapi hukuman berat, termasuk hukuman mati.

Di sisi lain, pemutusan akses internet dan komunikasi secara nasional telah berlangsung lebih dari 72 jam, menurut kelompok pemantau jaringan, sehingga membatasi arus informasi terkait protes Iran.

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyatakan terkejut atas laporan kekerasan terhadap demonstran dan menyerukan pengekangan.

“Hak atas kebebasan berekspresi, berasosiasi, dan berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi,” ujarnya melalui platform X.

Dilaporkan  bahwa pejabat Iran berupaya membedakan demonstran dengan kelompok yang mereka klaim dilatih pihak asing. Ia menambahkan, kemarahan publik dipicu kenaikan harga, inflasi tinggi, dan depresiasi tajam mata uang.

Krisis domestik Iran berlangsung bersamaan dengan kebijakan luar negeri agresif Presiden AS Donald Trump. Trump sebelumnya mengancam akan “menyerang Iran di titik terlemahnya” jika demonstran dibunuh.

Menurut laporan, Trump dijadwalkan bertemu para penasihat senior untuk membahas opsi terhadap Iran, termasuk kemungkinan serangan militer, operasi siber, perluasan sanksi, hingga dukungan daring bagi kelompok anti-pemerintah.

Aksi solidaritas untuk demonstran Iran digelar di London, Los Angeles, Paris, Berlin, dan Istanbul. Sejumlah politisi AS juga mempertanyakan opsi militer.

Pakar Timur Tengah Universitas Johns Hopkins Vali Nasr menilai kepemimpinan Iran benar-benar meyakini negaranya telah disusupi unsur asing. Tanpa solusi nyata atas krisis ekonomi dan keamanan, Iran diperkirakan akan terus menghadapi protes Iran di masa mendatang. (ren)