AI Grok Terancam Dilarang, Musk Tuding Inggris Tekan Kebebasan Bicara
Ancaman blokir AI Grok memicu kemarahan Elon Musk. Ia menuding Inggris memperluas sensor atas nama keselamatan daring dan regulasi AI.
HALLONEWS.COM-Miliarder teknologi Elon Musk kembali melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Inggris. Kali ini, Musk menuduh London menekan kebebasan berbicara menyusul ancaman pelarangan Grok, chatbot kecerdasan buatan milik platform X.
Dilansir Russia Today, Minggu (11/1/2026) polemik mencuat setelah Ofcom, regulator komunikasi Inggris, mengonfirmasi tengah menyelidiki kemampuan Grok menghasilkan gambar deepfake erotis tanpa persetujuan, termasuk yang menampilkan perempuan dan anak-anak. Temuan tersebut dinilai berpotensi melanggar regulasi keselamatan daring yang berlaku di Inggris.
Menteri Teknologi Inggris Liz Kendall menyatakan akan mendukung penuh langkah Ofcom, termasuk jika regulator memutuskan memblokir akses nasional terhadap Grok.
Menurut Kendall, pemerintah tidak bisa menoleransi teknologi yang memungkinkan penyebaran konten berbahaya, khususnya yang melibatkan eksploitasi seksual dan pelanggaran privasi.
Menanggapi ancaman tersebut, Musk bereaksi melalui platform X. Ketika seorang pengguna menyoroti bahwa chatbot lain, seperti Gemini milik Google dan ChatGPT milik OpenAI, juga dapat menghasilkan gambar deepfake bikini tokoh publik jika diminta, Musk menulis singkat: “Mereka hanya ingin menekan kebebasan berbicara.”
Pernyataan itu memperkuat narasi Musk bahwa Grok diperlakukan tidak adil, dan bahwa pemerintah Inggris menggunakan isu keselamatan daring sebagai dalih untuk memperluas sensor.
X Batasi Fitur Grok, Musk Ingatkan Konsekuensi Hukum
Sehari sebelum polemik memanas, X mengumumkan bahwa fitur pembuatan dan pengeditan gambar Grok kini dibatasi hanya untuk pelanggan berbayar. Musk juga menegaskan bahwa pengguna yang memanfaatkan platform tersebut untuk membuat atau menyebarkan konten ilegal akan menghadapi konsekuensi hukum yang sama seperti jika mereka mengunggah konten tersebut secara langsung.
Langkah ini diklaim sebagai upaya mitigasi risiko, meski regulator Inggris menilai pembatasan tersebut belum cukup menjawab kekhawatiran publik.
Konflik Musk dengan pemerintah Inggris telah berlangsung berbulan-bulan. Ia kerap menuding Perdana Menteri Keir Starmer mengekang kebebasan berekspresi, terutama setelah pengetatan penegakan hukum terhadap unggahan media sosial pascakerusuhan anti-imigrasi tahun lalu.
Selain itu, Musk juga mengkritik keras penanganan Pemerintah Inggris terhadap skandal geng pelaku pelecehan seksual anak, yang kembali menjadi sorotan publik dan mendorong Starmer memerintahkan penyelidikan baru pada pertengahan tahun lalu.
Kasus Grok mencerminkan dilema global: bagaimana menyeimbangkan inovasi AI dengan perlindungan publik. Pemerintah Inggris menekankan keselamatan dan pencegahan penyalahgunaan teknologi, sementara Musk memandang langkah tersebut sebagai ancaman langsung terhadap kebebasan berekspresi.
Dengan penyelidikan Ofcom yang masih berlangsung, nasib Grok di Inggris berpotensi menjadi preseden penting bagi arah regulasi AI generatif di Eropa, apakah negara akan memilih pembatasan ketat, atau mencari titik temu antara keamanan dan kebebasan. (ren)
