KPK OTT Pegawai Pajak Kanwil DJP Jakut, Jadi Alarm Integritas Sistem Perpajakan di Awal 2026
OTT KPK terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak di awal 2026 menjadi alarm serius bagi integritas sistem perpajakan dan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Keuangan.
HALLONEWS.COM – Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara di awal 2026 jadi sinyal kuat bahwa praktik korupsi di sektor perpajakan masih menyisakan celah serius.
Kasus ini bukan sekadar penindakan individu, melainkan peringatan bagi sistem pengawasan internal perpajakan yang harus diperkuat.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menyebut penindakan tersebut berkaitan dengan dugaan suap yang bertujuan memanipulasi nilai kewajiban pajak. Praktik semacam ini dinilai berpotensi merugikan negara sekaligus mencederai kepercayaan publik terhadap otoritas pajak.
OTT yang berlangsung di Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara itu mengamankan sejumlah pegawai pajak bersama pihak wajib pajak.
KPK sendiri belum membeberkan identitas maupun jumlah pegawai Kanwil DJP Jakarta Utara yang diamankan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Sabtu (11/1/2026) mengonfirmasi adanya kegiatan penegakan hukum di wilayah Jakarta.
Ia menegaskan bahwa seluruh proses penanganan perkara dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku, termasuk penentuan status para pihak dalam waktu 1 x 24 jam.
Kasus ini muncul di tengah upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan pajak dan memperluas basis penerimaan negara. Namun, dugaan suap pengurangan pajak justru menunjukkan adanya praktik “jalan pintas” yang dapat merusak tujuan reformasi perpajakan.
Publik kini menanti langkah lanjutan KPK sekaligus respons Kementerian Keuangan dalam memastikan bahwa kasus serupa tidak kembali terulang. Lebih dari sekadar proses hukum, OTT ini menjadi ujian nyata komitmen negara dalam menjaga integritas sistem perpajakan. (wib)
