Francine Widjojo Ragukan Keamanan Siber Bank Jakarta Jelang Rencana IPO
Legislator PSI Francine Widjojo meragukan kesiapan keamanan siber Bank Jakarta menjelang rencana IPO 2027, menyusul gangguan layanan perbankan dan temuan transaksi anomali.
HALLONEWS.COM — Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Francine Widjojo, mempertanyakan rencana penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) Bank Jakarta yang direncanakan pada awal 2027.
Keraguan tersebut disampaikan Francine lantaran menilai ketahanan dan keamanan siber Bank Jakarta masih belum meyakinkan, terutama pascagangguan layanan perbankan yang terjadi saat Lebaran 2025.
Mantan pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ini juga mempertanyakan hasil audit dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), khususnya terkait aspek keamanan dan ketahanan sistem teknologi informasi Bank Jakarta.
“Hingga saat ini, kami belum menerima hasil audit tersebut dari Bank Jakarta,” ujar Francine dalam rilis tertulis yang diterima media ini, Kamis, 8 Januari 2026.
Francine menjelaskan, sejak malam takbiran Idulfitri pada 30 Maret 2025, nasabah Bank Jakarta—yang sebelumnya bernama Bank DKI—tidak dapat melakukan transaksi perbankan. Gangguan tersebut mencakup layanan aplikasi digital JakOne, QRIS, hingga penarikan tunai melalui ATM Bank Jakarta maupun ATM Bersama.
“Layanan ATM Bank Jakarta baru pulih pada 7 April 2025. Padahal, mudik Lebaran selalu diwarnai lonjakan transaksi keuangan. Saat itu, banyak aduan masyarakat masuk ke Fraksi PSI, disertai kebingungan dan kekecewaan mendalam. Banyak pemudik tidak membawa uang tunai dalam jumlah besar karena percaya pada akses dana di rekening Bank Jakarta,” kata Francine.
Ia menambahkan, Bank Jakarta baru mengeluarkan keterangan resmi pada 8 April 2025 dengan alasan gangguan layanan. Namun, menurutnya, dalih tersebut tidak cukup menjelaskan lamanya proses pemulihan.
“Jika hanya gangguan layanan, mengapa pemulihannya memakan waktu berbulan-bulan? Layanan BI Fast Bank Jakarta tidak dapat digunakan sejak 30 Maret 2025 dan baru pulih kembali pada 10 Desember 2025, setelah lebih dari delapan bulan. Ini menunjukkan adanya persoalan serius,” tegasnya.
Francine juga mengutip pernyataan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebutkan bahwa peretasan terhadap Bank Jakarta melalui sistem pembayaran BI Fast terjadi beberapa kali sejak 2024 hingga 2025. Pada Maret 2025 saja, tercatat transaksi anomali dengan nilai sekitar Rp200 miliar.
“Hingga hari ini, transfer daring dari bank lain ke Bank Jakarta sering gagal jika kolom pesan diisi. Pihak Bank Jakarta menyarankan agar kolom pesan dikosongkan. Padahal, kolom pesan sangat penting untuk memperjelas jenis transaksi dan menghindari kebingungan bagi pengirim maupun penerima,” ujarnya.
Menurut Francine, manajemen Bank Jakarta wajib membenahi berbagai persoalan mendasar sebelum melangkah ke IPO.
“Gangguan layanan yang berlarut-larut pada Lebaran 2025 membuka mata publik terhadap lemahnya pengelolaan sistem keamanan perbankan Bank Jakarta. Keamanan teknologi informasi harus diperkuat, terlebih menjelang kerja sama Bank Jakarta dengan Visa yang baru-baru ini diluncurkan,” tuturnya.
Ia menambahkan, rencana IPO Bank Jakarta perlu dikaji secara sangat hati-hati.
“IPO mensyaratkan kesiapan fundamental, terutama pada aspek sistem, manajemen risiko, dan tata kelola. Namun rendahnya realisasi belanja modal (capital expenditure/CAPEX) menunjukkan bahwa investasi jangka panjang sebagai prasyarat bank publik belum berjalan optimal. Tanpa fondasi sistem yang kuat, IPO berisiko hanya bersifat simbolik dan justru menimbulkan risiko operasional serta reputasi di pasar modal,” jelasnya.
Francine menegaskan bahwa keamanan dana dan kepercayaan nasabah merupakan hal krusial dalam industri perbankan. Selain menghimpun dana masyarakat, Bank Jakarta juga menerima penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Ia menyebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pernah meminta tambahan dana kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar ditempatkan di Bank Jakarta hingga Rp20 triliun. Selain itu, pada 10 November 2025, Bank Jakarta menerima SAL sebesar Rp1 triliun.
“Bank Jakarta harus terlebih dahulu membenahi tata kelolanya untuk memulihkan kepercayaan nasabah. Ketahanan dan keamanan siber merupakan aspek yang sangat penting agar masyarakat tidak was-was menyimpan dananya di Bank Jakarta,” pungkas Francine. (yopy)
