China–Pakistan Tegas: Tak Ada Negara Berhak Jadi “Polisi Dunia,” Venezuela Jadi Alarm Global

HALLONEWS.COM — Pernyataan China dan Pakistan bahwa tidak ada satu pun negara yang berhak mengklaim diri sebagai “polisi dunia” memperoleh konteks paling tajam di tengah kontroversi penangkapan Presiden Venezuela oleh Amerika Serikat. Bagi Beijing dan Islamabad, peristiwa di Caracas bukan sekadar krisis regional, melainkan contoh nyata bahaya unilateralisme yang menggerus fondasi hukum internasional.

Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menegaskan bahwa China siap bekerja sama dengan komunitas internasional, termasuk Pakistan, untuk menjunjung tinggi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menjaga batas moral internasional, serta menegakkan prinsip kesetaraan kedaulatan semua negara. Menurutnya, dunia tidak boleh diatur oleh logika kekuatan, apalagi oleh klaim sepihak sebagai penegak hukum global.

“Tidak ada legitimasi bagi satu negara untuk bertindak sebagai hakim, juri, sekaligus algojo dalam urusan internasional,” tegas Wang, dalam pertemuannya dengan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Pakistan, Minggu (4/2/2026) seperti dilansir CGTN.

Aliansi Strategis dan Pesan Geopolitik

Wang menyebut kunjungan tersebut sebagai awal rangkaian peringatan 75 tahun hubungan diplomatik China–Pakistan, seraya menegaskan bahwa kemitraan kerja sama strategis sepanjang masa kedua negara telah berkembang menjadi faktor penstabil penting di tingkat regional maupun global. China, kata Wang, siap mengimplementasikan konsensus para pemimpin kedua negara di awal tahun dan mendorong pembangunan community with a shared future China–Pakistan sebagai model kerja sama Selatan–Selatan.

Di pihak Pakistan, Mohammad Ishaq Dar menyampaikan salam hangat dari para pemimpin Islamabad kepada pimpinan Beijing serta mengucapkan selamat atas adopsi rekomendasi oleh Communist Party of China untuk merumuskan Rencana Lima Tahun ke-15. Dar menegaskan kesiapan Pakistan untuk memperkuat keselarasan strategi pembangunan, memperdalam kerja sama praktis, dan memastikan keberlanjutan kemitraan strategis Pakistan–China.

Yang paling tegas, Pakistan kembali menegaskan kepatuhan pada prinsip satu-China serta dukungan penuh terhadap Beijing dalam seluruh isu yang menyangkut kepentingan intinya.

Pratik Politik Intimidasi

Dalam konteks inilah, penangkapan Presiden Nicolás Maduro oleh Amerika Serikat dipandang Beijing dan Islamabad sebagai contoh konkret praktik politik intimidasi. Tanpa mandat jelas dari mekanisme multilateral PBB, tindakan tersebut dinilai melanggar prinsip kesetaraan kedaulatan negara, prinsip yang selama ini menjadi pilar utama tatanan internasional pasca-Perang Dunia II.

Bagi China dan Pakistan, kasus Venezuela adalah alarm global. Jika penangkapan kepala negara berdaulat dapat dibenarkan secara sepihak, maka tidak ada jaminan keamanan politik bagi negara-negara berkembang. Inilah sebabnya kedua negara sepakat mendorong konsolidasi Global Selatan untuk melindungi kepentingan bersama, menegakkan Piagam PBB, dan menolak segala bentuk intimidasi lintas negara.

Dengan demikian, pernyataan China–Pakistan bukanlah retorika kosong. Venezuela menjadi bukti hidup mengapa klaim sebagai “polisi dunia” harus ditolak. Beijing dan Islamabad mengirim pesan politik yang jelas: dunia multipolar hanya bisa bertahan jika hukum internasional menjadi wasit utama, bukan kekuatan militer, sanksi sepihak, atau standar ganda.

Di tengah dinamika global yang kian keras, posisi China–Pakistan menandai pergeseran penting: Global Selatan tidak lagi sekadar penonton, melainkan aktor yang menuntut tatanan dunia yang setara dan berbasis hukum. (ren)