Trump Tarik Garda Nasional dari 3 Kota, Ancam “Kembali Lebih Kuat”

HALLONEWS.COM — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan penarikan Garda Nasional dari tiga kota besar yaitu Chicago, Los Angeles, dan Portland, dalam pernyataan malam Tahun Baru di media sosial, Rabu (31/12/2025).

Namun, di balik pengumuman penarikan itu, Trump mengeluarkan peringatan keras. Ia menegaskan bahwa pasukan federal tersebut dapat “kembali dengan lebih kuat” bila tingkat kejahatan di kota-kota itu kembali meningkat.

“Kami menarik Garda Nasional dari Chicago, Los Angeles, dan Portland di Oregon, meskipun faktanya kejahatan telah sangat berkurang dengan adanya para patriot hebat ini di kota-kota tersebut, dan hanya karena itu kami menarik mereka,” tulis Trump seperti dikutip Sky News, Kamis (1/1/2026).

“Kita akan kembali, mungkin dalam bentuk yang jauh berbeda dan lebih kuat, ketika kejahatan mulai melonjak lagi, hanya masalah waktu!” tambahnya.

Kontroversi dan Gugatan Hukum

Garda Nasional AS merupakan pasukan cadangan militer yang biasa dikerahkan dalam keadaan darurat domestik, seperti bencana alam dan kerusuhan sipil. Namun, sejak 2025, Trump mengerahkan mereka ke sejumlah kota yang dikuasai Partai Demokrat dengan dalih memulihkan ketertiban dan menekan tingkat kejahatan.

Kebijakan ini memicu kontroversi politik dan gugatan hukum di berbagai negara bagian. Pejabat lokal dan Partai Demokrat menuduh pemerintahan Trump melampaui batas kewenangan federal dan menggunakan aparat militer untuk kepentingan politik.

Di Chicago dan Portland, penempatan Garda Nasional bahkan tidak pernah terealisasi karena putusan pengadilan. Seorang hakim federal di Oregon memblokir pengerahan pasukan, sementara Mahkamah Agung AS menunda pelaksanaan operasi di Chicago. Putusan ini dinilai sebagai kemunduran hukum besar bagi pemerintah federal.

Sementara di Los Angeles, Garda Nasional sempat dikerahkan pada awal 2025 sebagai bagian dari penindakan kejahatan dan imigrasi ilegal. Namun, pengerahan itu dihentikan menyusul putusan pengadilan pada Desember 2025.

Penolakan di Sejumlah Negara Bagian

Hambatan hukum juga muncul di Washington DC, di mana Jaksa Agung Distrik Columbia Brian Schwalb mengajukan gugatan untuk menghentikan rencana pengerahan lebih dari 2.000 anggota Garda Nasional.

Para pengkritik menilai kebijakan Trump sebagai upaya militerisasi penegakan hukum dan memperingatkan bahwa penggunaan pasukan federal di wilayah sipil dapat memperburuk ketegangan politik di tahun pemilihan umum mendatang.

Partai Demokrat menuduh Gedung Putih “melebih-lebihkan” insiden kriminal yang terjadi secara sporadis demi menciptakan kesan bahwa pemerintahan Trump berhasil menekan angka kejahatan.

Sejumlah analis menilai keputusan penarikan pasukan ini tidak lepas dari strategi politik menjelang pemilihan paruh waktu 2026. Langkah Trump dinilai sebagai cara memperkuat citra dirinya sebagai pemimpin yang tegas terhadap kejahatan, namun juga responsif terhadap tekanan hukum dan publik.

Meski demikian, Trump tetap menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan ragu bertindak keras jika keamanan kota-kota besar kembali terganggu.

“Sulit dipercaya bahwa para wali kota dan gubernur dari Partai Demokrat yang sangat tidak kompeten ingin kita pergi, padahal mereka tahu kemajuan besar yang telah dicapai,” tulis Trump dalam unggahannya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Gedung Putih atau Pentagon mengenai langkah penarikan ini. Namun sumber di Washington menyebutkan, sebagian pasukan telah mulai meninggalkan pos mereka sejak awal pekan ini. (ren)