Transformasi Polri 2025: Dari “No Viral No Justice” ke Layanan Nyata

HALLONEWS.COM —Tahun 2025 menjadi titik balik transformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dari sekadar penegak hukum menjadi institusi yang semakin humanis, responsif, dan profesional. Perubahan ini dirangkum dalam konsep Polri Presisi (prediktif, responsibilitas, transparan berkeadilan), dan terefleksikan dalam capaian nyata sepanjang tahun.

Polri bukan lagi sekadar aparat yang menunggu laporan viral untuk bergerak, tetapi lembaga yang berupaya menghadirkan layanan nyata bagi masyarakat, dari pengamanan besar hingga dukungan sosial-ekonomi.

Dalam Rilis Akhir Tahun 2025 di Gedung Rupatama Mabes Polri, Kapolri memaparkan data operasional sebagai bukti kerja keras institusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari 325.345 kasus kejahatan yang dilaporkan, Polri berhasil menyelesaikan 248.076 perkara, atau sekitar 76,22 persen kasus berhasil dituntaskan.

Unit khusus seperti Bareskrim Polri menyelesaikan 94 persen dari 850 kasus yang ditangani, menunjukkan efektivitas strategi penyidikan modern. Sementara itu, Kortas Tipikor menangani 43 kasus korupsi, menangkap 42 tersangka, dan menyelamatkan Rp1,998 triliun dari kerugian negara. Di bidang penanganan terorisme, Densus 88 Anti-Teror berhasil menangkap 51 tersangka sepanjang tahun.

Upaya ini sejalan dengan stabilitas nasional di mana Indonesia mencatat “zero terror attack” sepanjang 2025, menandai keberhasilan langkah preventif Polri dalam meredam ancaman ekstremisme.

Merespons Kritik “No Viral No Justice”

Isu “no viral no justice” banyak mencuat di media sosial sebagai kritik masyarakat bahwa kasus hanya diproses cepat jika viral. Kapolri mengakui kekhawatiran ini namun menegaskan bahwa Polri merespons semua aduan masyarakat, baik yang viral maupun tidak.

“Polisi harus respons cepat terhadap setiap laporan. Jangan sampai istilah ‘no viral no justice’ menjadi legitimasi lambatnya respons kita,” ujar Kapolri dalam Rilis Akhir Tahun 2025.

Lebih lanjut, ia meminta jajarannya tidak “baper” (bawa perasaan) terhadap kritik dan menjadikannya sebagai pemacu untuk lebih peka, responsif, dan profesional.

Polri tidak hanya bekerja di balik meja. Tahun ini, institusi ini aktif mendukung program pemerintah, terutama dalam ketahanan pangan nasional melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Polri membantu penyaluran distribusi bahan pokok dan menjamin kestabilan harga di berbagai wilayah.

Model pelayanan ini menunjukkan perubahan paradigma: dari sekadar penegakan hukum ke bentuk pelayanan yang nyata dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Tahun 2025 juga diuji dengan sejumlah bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Polri hadir bukan hanya sebagai aparat keamanan, tapi juga sebagai penolong di lini pertama, mengerahkan personel serta sarana seperti dapur lapangan, helikopter, unit water treatment, dan logistik lainnya untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak.

Kapolri bahkan mengawali rilis akhir tahun dengan ajakan bersama mendoakan para korban serta personel Polri yang gugur dalam tugas, menegaskan nilai kemanusiaan sebagai inti dari Polri Presisi.

Menjelang Natal dan Tahun Baru 2025/2026, Polri mengerahkan kolaborasi besar-besaran dalam Operasi Lilin 2025, dengan 146.701 personel gabungan dan 2.903 posko pengamanan di seluruh Indonesia. Operasi ini mengamankan 44.436 objek vital, termasuk gereja, pusat perbelanjaan, terminal, hingga bandara untuk memastikan suasana aman dan kondusif selama libur panjang.

Survei Kepercayaan Publik

Data internasional turut memperkuat narasi perubahan ini. Menurut Gallup’s 2025 Global Safety Report, Indonesia menduduki peringkat 19 dari 144 negara dalam Law and Order Index dengan skor 89, lebih tinggi dari Jepang dan Amerika Serikat, berdasarkan respons sekitar 145.000 orang di seluruh dunia.

Selain itu, survei nasional yang dirilis November 2025 menunjukkan bahwa Polri merupakan institusi penegak hukum yang paling dipercaya, dengan tingkat kepercayaan publik mencapai 78,2 persen.

Kapolri menyebut prestasi ini sebagai “modal moral” untuk terus meningkatkan profesionalisme sekaligus menghindari rasa puas diri.

Di luar angka dan capaian, Kapolri juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas kekurangan dalam pelaksanaan tugas. Ia menekankan bahwa Polri Presisi bukan slogan kosong, tetapi sebuah proses perbaikan berkelanjutan yang membutuhkan dukungan dan koreksi publik.

Perubahan Polri di tahun 2025 menunjukkan bahwa institusi ini tidak lagi hanya merespons tekanan media atau viralitas, tetapi berusaha memenuhi harapan masyarakat secara nyata melalui penyelesaian tindak pidana yang tinggi, respons cepat terhadap pengaduan publik, dukungan dalam program pemerintah, peran kemanusiaan dalam bencana, keamanan massa yang terjaga saat liburan,
dan survei kepercayaan publik yang meningkat.

Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa Polri Presisi bukan sekadar jargon, tetapi transformasi nyata yang dirasakan masyarakat dari Aceh sampai Papua. (ren)