Rencana Kompensasi Coupang Bikin Marah Publik, Voucher 33,7 Juta Pengguna Disebut “Umpan”

HALLONEWS.COM — Rencana kompensasi Coupang kepada 33,7 juta pengguna yang terdampak pelanggaran data baru-baru ini memicu kecaman keras dari publik, kelompok konsumen, dan politisi. Perusahaan e-commerce Korea Selatan itu mengumumkan akan memberikan voucher senilai 50.000 won (sekitar $35) per pengguna, namun langkah ini dinilai sebagian pihak sebagai strategi pemasaran ketimbang permintaan maaf yang tulus.

Menurut rencana perusahaan, mulai 15 Januari, setiap pengguna akan menerima dua voucher senilai 5.000 won untuk digunakan di aplikasi belanja utama dan layanan pesan antar makanan Coupang Eats.

Selain itu, dua voucher senilai 20.000 won untuk Coupang Travel dan R.LUX, platform belanja mewah milik Coupang. Bagi pengguna yang sudah berhenti menggunakan layanan, voucher akan dikirim melalui pesan teks.

“Kami memutuskan untuk membuat rencana kompensasi senilai 1,68 triliun won untuk bertanggung jawab atas kebocoran informasi pribadi baru-baru ini dan untuk mengembalikan kepercayaan pelanggan,” kata Coupang dalam siaran pers seperti dilansir The Korea Times, Senin (29/12/2025).

CEO sementara Harold Rogers juga menegaskan komitmen perusahaan untuk memulihkan kepercayaan publik.

Namun, kelompok sipil, warga negara, dan partai politik mengecam rencana ini sebagai “umpan” yang dimaksudkan untuk memikat konsumen agar kembali berbelanja di platform.

Organisasi Solidaritas Rakyat untuk Demokrasi Partisipatif menilai langkah Coupang lebih regresif dibanding respons SK Telecom terhadap pelanggaran data sebelumnya, yang memberi kompensasi nyata berupa pengurangan tagihan dan tambahan kuota data.

“Memberikan voucher senilai 20.000 won yang hanya dapat digunakan di layanan seperti Coupang Travel dan R.LUX adalah strategi untuk memperluas pangsa pasar, bukan kompensasi yang tulus,” kritik kelompok tersebut.

Dewan Nasional Organisasi Konsumen Korea menambahkan, tindakan perusahaan melanggar prinsip kompensasi tunai atas pelanggaran data dan dampak psikologis bagi pengguna.

Politisi Korea Selatan juga mengecam rencana ini. Anggota Parlemen Choi Min-hee (Partai Demokrat Korea) menulis di media sosial: “Dengan mempromosikan layanan yang tidak digunakan siapa pun, Coupang mencoba mengubah krisis ini menjadi peluang untuk meningkatkan penjualan.”

Sementara itu, Anggota DPR Jeon Yong-gi menyebut voucher tersebut sebagai “umpan” untuk menipu publik dan menghindari tanggung jawab.

Pendiri Coupang, Kim Bom-suk, kembali menolak hadir di sidang Majelis Nasional terkait insiden ini, dengan alasan tinggal dan menjalankan bisnis di luar negeri. Ia hanya mengirimkan permintaan maaf tertulis pada hari Minggu, hampir sebulan setelah kebocoran data terungkap.

Gugus tugas lintas pemerintahan yang dibentuk untuk menangani kasus Coupang menyatakan Komisi Perdagangan Adil akan mempertimbangkan rencana kompensasi tersebut saat menentukan langkah hukum terhadap operasi perusahaan.

Wakil Perdana Menteri dan Menteri Sains dan TIK, Bae Kyung-hoon, menegaskan: “Kebocoran data milik lebih dari 30 juta pengguna oleh Coupang merupakan pelanggaran hukum Korea yang jelas. Tidak dapat dibenarkan jika sebuah perusahaan yang tumbuh dengan kepercayaan publik mencoba menghindari tanggung jawab.”

Kasus ini menjadi sorotan nasional karena menyoroti risiko keamanan data di platform e-commerce besar sekaligus menguji respons pemerintah dan perlindungan konsumen. (ren)