Skandal Korupsi Guncang Seoul: Mantan Ibu Negara Kim Keon Hee Terjerat Kasus Suap

HALLONEWS.COM — Mantan Ibu Negara Korea Selatan, Kim Keon Hee, dinyatakan melanggar sejumlah undang-undang terkait suap dan penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan pengaruhnya sebagai istri presiden untuk campur tangan dalam urusan pemerintahan.

Pernyataan ini diungkap oleh Penasihat Khusus Min Joong-ki dalam konferensi pers di Seoul, Senin (29/12/2025), setelah penyelidikan intensif selama 180 hari terhadap Kim dan lingkaran dekatnya.

“Kim Keon Hee menggunakan posisinya sebagai istri presiden untuk memperoleh keuntungan pribadi dan mencampuri berbagai keputusan negara,” ujar Min seperti dilansir The Korea Herald, Senin (29/12/2025). “Penyalahgunaan wewenang ini secara nyata merusak tatanan publik.”

Tim penyelidik menemukan total hasil kejahatan mencapai 1,46 miliar won (sekitar USD 1,01 juta). Dari kasus ini, 20 orang ditangkap dan 76 orang didakwa dalam 31 kasus berbeda, menjadikan skandal ini sebagai salah satu kasus politik terbesar dalam sejarah modern Korea Selatan.

Fokus utama penyelidikan adalah pembukaan kembali kasus-kasus yang sempat ditutup selama masa pemerintahan suaminya, mantan Presiden Yoon Suk Yeol.

Kasus yang diangkat kembali termasuk:

– Skandal manipulasi saham Deutsch Motors, di mana Kim didakwa melanggar Undang-Undang Pasar Modal, diperkuat bukti rekaman suara, catatan keuangan, dan transaksi bank.

– Penerimaan barang mewah senilai 377 juta won, termasuk tas dari pendeta Korea-Amerika dan Gereja Unifikasi, organisasi dengan pengaruh politik luas di Seoul.

“Sebagian besar barang diterima setelah Yoon menjabat sebagai presiden,” kata asisten penasihat khusus Kim Hyung-geun. “Sulit mempercayai presiden tidak mengetahuinya, meski bukti hukum belum cukup menjeratnya.”

Campur Tangan dalam Urusan Negara

Selain suap, Kim juga dituding mencampuri urusan negara, termasuk:

1. Relokasi kediaman presiden.

2. Penempatan pejabat negara.

3. Perubahan rute Jalan Tol Yangpyeong yang berakhir dekat tanah keluarganya.

Beberapa tokoh politik ikut terseret, antara lain:

– Kweon Seong-dong, anggota parlemen Partai Kekuatan Rakyat, diduga menerima uang dari Gereja Unifikasi.

– Jeon Seong-bae, dukun kepercayaan Kim (Geonjin Beopsa), diduga menyalurkan dana gereja untuk memengaruhi kebijakan pemerintah.

“Penyelidikan ini membuktikan bahwa istri presiden mencampuri urusan negara dari balik layar,” kata asisten penasihat khusus Park Sang-jin. “Tindakan itu merusak tatanan konstitusional.”

Latar Belakang Kim Keon Hee dan Era Yoon Suk Yeol

Kim Keon Hee lahir tahun 1972 dan dikenal sebagai CEO Covana Contents, perusahaan seni yang bergerak di pameran dan koleksi karya seni. Ia terkenal glamor, dekat dengan kalangan bisnis, dan sering muncul di media sosial.

Sejak masa kampanye Yoon Suk Yeol, Kim sudah menuai kontroversi terkait pemalsuan data akademik dan pengalaman kerja, serta pemanfaatan koneksi politik untuk mendukung bisnis pribadinya.

Yoon Suk Yeol, suaminya, menjabat sebagai Presiden Korea Selatan 2022–2025 dan sebelumnya dikenal sebagai Jaksa Agung antikorupsi. Masa pemerintahannya diwarnai gejolak politik, ketegangan diplomatik, dan kritik publik, termasuk karena pengaruh besar Kim di istana presiden.

Selama pemerintahan Yoon, kantor kepresidenan Cheong Wa Dae dipindahkan ke kompleks Kementerian Pertahanan di Yongsan, dianggap sebagai simbol jarak antara presiden dan rakyat. Kini, setelah Yoon lengser, skandal Kim Keon Hee semakin memperburuk warisan politiknya.

“Skandal ini merusak citra Yoon sebagai simbol pemberantasan korupsi,” kata analis politik Park Joon-ho. “Jika Kim divonis bersalah, reputasi Yoon bisa runtuh selamanya.”

Langkah Hukum Lanjutan

Tim Penasihat Khusus menyatakan beberapa kasus tambahan akan diserahkan ke Badan Investigasi Nasional (NOI) untuk penyelidikan lebih lanjut, terutama terkait pengaruh politik dan gratifikasi.

Sidang perdana terhadap Kim dijadwalkan 28 Januari 2026, dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara jika terbukti bersalah atas suap, pelanggaran pasar modal, dan penyalahgunaan kekuasaan.

“Kami baru membuka sebagian dari jaringan rumit ini,” kata Min. “Keadilan akan tetap berjalan tanpa pandang bulu.” (ren)