Ekonomi Palestina Terperosok: Utang Melonjak, Pengangguran Gaza Capai 77%
Ekonomi Palestina menghadapi krisis parah: utang publik melebihi PDB, pengangguran Gaza capai 77%, sektor ekonomi menyusut tajam, dan risiko keruntuhan total meningkat.
HALLONEWS.COM— Ekonomi Palestina menghadapi krisis parah, terdorong oleh serangan Israel terhadap Gaza, pembatasan perdagangan di Tepi Barat yang diduduki, dan penyusutan tajam sumber daya keuangan. Utang publik kini mencapai $14,6 miliar, melampaui produk domestik bruto (PDB), sementara pengangguran di Gaza melonjak 77 persen pada akhir 2025.
Laporan bersama Biro Pusat Statistik Palestina (PCBS) dan Otoritas Moneter Palestina (PMA) dalam Monitor Ekonomi Palestina 2025 menunjukkan kontraksi tajam di hampir semua sektor. PDB Gaza turun 84 persen sejak 2023, sedangkan PDB Tepi Barat menyusut 13 persen. Aktivitas ekonomi tetap jauh di bawah tingkat pra-konflik, menyoroti kerapuhan pemulihan.
Menteri Ekonomi Palestina, Mohammed al-Amour, menekankan bahwa Israel menahan sekitar $4,5 miliar pendapatan bea cukai Palestina, yang secara signifikan melemahkan kemampuan Otoritas Palestina untuk berfungsi.
“Total utang publik kini 106 persen dari PDB 2024, termasuk $4,5 miliar kepada IMF, $3,4 miliar kepada sektor perbankan domestik, $2,5 miliar tunggakan gaji pegawai negeri, dan $1,6 miliar utang ke sektor swasta,” ujar al-Amour kepada Al Jazeera seperti dikutip Jumat (26/12/2025).
Sektor ekonomi utama mengalami kontraksi besar: konstruksi turun 41 persen, industri dan pertanian 29 persen, serta perdagangan grosir dan ritel 24 persen. Pariwisata paling terpukul, dengan kerugian kumulatif melebihi $1 miliar sejak perang di Gaza pada Oktober 2023. Hunian hotel di Tepi Barat anjlok 84,2 persen pada semester pertama 2024, menurut Lembaga Penelitian Kebijakan Ekonomi Palestina (MAS).
Meski demikian, pemerintah meluncurkan paket langkah darurat, termasuk memperkuat sistem perlindungan sosial, mendukung usaha kecil dan menengah, serta mendorong sektor industri, pertanian, dan ekonomi digital.
Para pakar ekonomi menyoroti risiko keruntuhan menyeluruh jika penahanan pendapatan terus berlanjut dan bantuan internasional tidak segera direalisasikan.
Pakar ekonomi, Haitham Daraghmeh menyebut bahwa pemerintah saat ini beroperasi “seperti ATM tanpa kapasitas nyata untuk investasi atau stimulus ekonomi.”
“Tanpa dukungan internasional dan reformasi struktural, ekonomi Palestina berisiko tergelincir dari krisis berkepanjangan menuju keruntuhan total,” ujar Daraghmeh. (ren)
