Subsidi Transjabodetabek Disorot, Legislator Ingatkan Keadilan bagi Warga Jakarta
Besaran subsidi transportasi untuk layanan Transjabodetabek menuai sorotan dari DPRD DKI Jakarta.
HALLONEWS.COM– Besaran subsidi transportasi untuk layanan Transjabodetabek menuai sorotan dari DPRD DKI Jakarta.
Sejumlah legislator menilai subsidi Transjabodetabek berpotensi lebih banyak dinikmati warga luar Jakarta, sementara sumber dananya berasal dari pajak warga kota Jakarta.
Saat ini, tarif keekonomian atau tarif asli Transjakarta untuk satu kali perjalanan sekitar Rp13.000. Namun, berkat subsidi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta, penumpang hanya membayar Rp3.500. Artinya, terdapat selisih subsidi sebesar Rp9.700 untuk setiap penumpang.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat terhadap pembukaan rute transportasi aglomerasi. Menurut dia, kerja sama lintas wilayah memang memberikan dampak positif bagi mobilitas masyarakat.
“Dengan kerja sama atau membuka jalur dari Jabodetabek dan aglomerasi di sekitar Jakarta, antusiasmenya memang sangat baik,” kata Yuke kepada wartawan, Jumat (26/12/2025).
Meski demikian, Yuke mengingatkan Pemprov Jakarta agar tidak mengabaikan perhitungan beban keuangan daerah. Dia menilai aspek keadilan bagi warga Jakarta sebagai pembayar pajak harus menjadi perhatian utama.
Yuke mengakui rute aglomerasi memberikan manfaat signifikan dalam mengurai mobilitas. Namun, dia khawatir subsidi justru lebih banyak dinikmati warga non-Jakarta.
“Jangan-jangan kita subsidi transportasi kita banyakan untuk warga yang di luar Jakarta,” ujarnya.
Karena itu, Yuke menilai evaluasi terhadap kebijakan subsidi Transjabodetabek sudah mendesak dilakukan. Evaluasi diperlukan agar penggunaan anggaran daerah tepat sasaran dan tidak merugikan kepentingan warga Jakarta.
“Apakah itu sudah tepat dan adil untuk warga Jakarta? Karena kita mensubsidi juga dari pajaknya warga Jakarta,” tegas Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta tersebut.
Selain evaluasi, Yuke juga mendorong Pemprov Jakarta menyusun formula baru terkait tarif bagi pengguna Transjabodetabek non-Jakarta. Menurut dia, langkah tersebut penting untuk memastikan subsidi transportasi benar-benar memprioritaskan kepentingan warga ibu kota.
“Jadi betul-betul kita melindungi subsidi kita, pajak kita lebih utama untuk warga Jakarta,” pungkasnya. (ALS)
