Gawat! ASN Bekasi Kena Mental Usai Bupati Ade Kunang Ditangkap KPK

HALLONEWS.COM – Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang tak hanya mengguncang pucuk pimpinan. Namun membuat aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Bekasi mengalami tekanan psikologis.

Sejumlah ASN menyebut suasana kerja pascapenangkapan menjadi berbeda. Rasa cemas dan kekhawatiran muncul, meski mereka mengaku tidak terkait langsung dengan perkara yang tengah disidik oleh lembaga antirasuah tersebut.

“Kadang walaupun jauh, tetap bertanya-tanya. Masa sih bisa? Kami juga walaupun enggak ada kaitannya jadi ikut takut,” ujar seorang ASN di lingkungan Pemkab Bekasi kepada Hallonews, Rabu (23/12/2025).

Pegawai lainnya mengungkapkan, meski aktivitas kerja tetap berjalan, bayang-bayang kasus hukum pimpinan daerah memengaruhi fokus kerja. “Kerja mah tetap kerja, cuma ya kepikiran saja, kami jadi ketakutan,” katanya.

Kondisi tersebut berdampak pada dinamika kerja di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). ASN cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama yang berkaitan dengan program dan penggunaan anggaran.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, membenarkan adanya dampak psikologis di kalangan ASN. Menurut dia, hal itu menjadi salah satu perhatian utama sebelum kembali memacu roda pemerintahan.

“Jadi apa pun yang terjadi, kita tetap relaks. Kita harus yakin ke depan bisa lebih baik lagi. Jangan sampai kita drop,” ujar Asep.

Usai ditunjuk memimpin Kabupaten Bekasi, Asep langsung mengumpulkan para pimpinan OPD, mulai dari kepala dinas hingga camat. Ia menegaskan, stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik harus tetap terjaga.

“Sebagai pelaksana tugas bupati, amanah ini saya jalankan untuk memastikan kesinambungan pemerintahan tetap stabil, program berjalan, dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” katanya.

Asep menegaskan Pemkab Bekasi akan meminta pendampingan KPK dalam pengelolaan pemerintahan dan anggaran. “Saya akan bersurat dan konsultasi, supaya kita bekerja aman, nyaman, dan bisa tidur dengan tenang,” kata Asep.

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Sukron Anas mengingatkan Plt Bupati agar memastikan sejumlah agenda strategis tetap berjalan. Salah satunya penandatanganan Perda APBD 2026 usai evaluasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Hasil evaluasi sudah masuk dan rencananya minggu ini ditandatangani supaya APBD 2026 bisa segera berjalan,” ujar Ade Sukron.

Selain itu, DPRD juga menyoroti program prioritas lain, seperti Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), serta pembenahan internal pemerintahan agar roda birokrasi berjalan sesuai aturan dan tetap melayani masyarakat secara optimal.