Pakar Ungkap Bahaya Komunikasi Kusut Saat Bencana: Empati Jadi Kunci Redam Kemarahan Publik
Respons empatik dan komunikasi yang jujur dinilai krusial dalam penanganan bencana akhir 2025. Pakar ingatkan bahaya informasi kusut.
HALLONEWS.COM – Indonesia menghadapi rentetan bencana alam pada penghujung 2025 yang tidak hanya memukul aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga kondisi psikologis masyarakat.
Di tengah tekanan ekonomi dan dinamika politik sepanjang tahun, bencana beruntun ini dinilai berpotensi memperkuat energi pesimisme publik jika tidak direspons dengan komunikasi yang tepat dan empatik.
Namun demikian, masyarakat Indonesia masih menyimpan optimisme. Hal ini terungkap dari survei optimisme yang dilakukan Good News From Indonesia (GNFI) sepanjang 2025.
CEO GNFI, Wahyu Aji, menyebut optimisme publik tetap tinggi, bahkan dalam situasi sulit.
“Kita survei optimisme ekonomi, olahraga, sampai prestasi internasional. Orang Indonesia tetap optimistis, walaupun sering kali hasilnya tidak sesuai harapan,” ujar Wahyu Aji dalam diskusi Good Talk Off Air bertema Merespons Bencana dengan Tepat dan Empatik di Sasana Budaya Rumah Kita Dompet Dhuafa, Jakarta.
Menurut Aji, optimisme masyarakat bukan sekadar sikap positif semu, melainkan lahir dari keinginan untuk mencari solusi atas persoalan nyata.
“Optimisme muncul dari orang-orang yang mau berpikir keras mengatasi masalah, seperti pengangguran dan dampak krisis,” tegasnya.
Senada, GM Marketing Communication Dompet Dhuafa, Suci Nuzleni Qadarsih, menekankan pentingnya empati dalam komunikasi bencana. Ia menilai informasi yang disampaikan kepada publik tidak cukup hanya akurat, tetapi juga harus manusiawi.
“Informasi saat bencana harus tepat, bertanggung jawab, dan penuh empati,” ujarnya.
Pakar Komunikasi Bencana dan dosen LSPR, Muhammad Hidayat, mengingatkan bahwa komunikasi bencana memiliki tiga tahap krusial: sebelum, saat, dan pascabencana. Sayangnya, komunikasi sering kali baru ramai ketika bencana sudah terjadi.
“Jangan menunggu darurat baru siap. Saat bencana, publik panik dan informasi sulit tersampaikan dengan baik,” kata Hidayat.
Ia juga menekankan pentingnya satu juru bicara agar pesan pemerintah tidak simpang siur.
Sementara itu, Ketua Disaster Crisis Center Dompet Dhuafa, Udhi Tri Kurniawan, menyoroti adanya jarak antara pernyataan pemerintah dan realitas di lapangan.
Menurutnya, ketidaksinkronan ini memicu kemarahan publik, seperti yang terlihat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Ekspresi kemarahan itu bentuk advokasi. Mereka berharap negara hadir lebih cepat dan nyata,” ujarnya.
Dari sisi media, jurnalis senior Kompas, Ahmad Arif, menegaskan peran pers sebagai pengawas penanganan bencana. Ia mengingatkan bahaya hoaks, terutama jika justru berasal dari pernyataan resmi.
“Media tidak boleh berhenti di fase darurat. Pascabencana adalah proses panjang yang harus terus dikawal,” pungkasnya.(ver)
