Trump Cegah Negara Bagian Buat Regulasi AI Sendiri, California Protes Keras
Presiden AS Donald Trump kembali memicu badai politik nasional. Dengan satu tanda tangan di Ruang Oval, ia merilis perintah eksekutif yang secara efektif melumpuhkan kekuasaan negara bagian dalam membuat regulasi AI, memusatkan kendali sepenuhnya di tangan pemerintah federal. Langkah ini disambut gembira raksasa teknologi, namun memicu amarah California yang menuduh Trump melakukan “korupsi terang-terangan”.
HALLONEWS.COM-Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menandatangani perintah eksekutif yang bertujuan mencegah negara bagian menerapkan aturan mereka sendiri terkait kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Berbicara kepada wartawan di Ruang Oval, Kamis (11/12/2025) waktu setempat, Trump menegaskan perlunya “satu pusat kontrol” dalam mengatur AI agar kebijakan nasional tetap seragam.
David Sacks, penasihat AI Gedung Putih, menjelaskan bahwa kebijakan baru ini memberi pemerintah kekuatan untuk membatalkan regulasi negara bagian yang dianggap terlalu membebani inovasi. Namun ia menegaskan pemerintah federal tak akan mengganggu aturan terkait perlindungan anak, yang tetap diperbolehkan di tingkat negara bagian.
Bagi industri teknologi besar, keputusan ini merupakan kemenangan penting. Banyak eksekutif Silicon Valley telah lama mendorong regulasi federal tunggal demi memastikan Amerika tetap kompetitif melawan China dalam perlombaan menguasai teknologi AI. Perusahaan seperti OpenAI, Google, Meta, dan Anthropic masih belum memberikan komentar resmi.
Namun, langkah Trump langsung memicu penolakan keras, terutama dari California—negara bagian pusat industri teknologi. Gubernur Gavin Newsom mengecam perintah eksekutif itu sebagai tindakan “korup dan melayani kepentingan pribadi”.
“Ini adalah upaya lain dari Trump untuk memperkaya dirinya dan para kroninya, sekaligus menyingkirkan undang-undang negara bagian yang melindungi warga dari AI yang tidak diatur,” ujar Newsom, yang baru-baru ini menandatangani undang-undang yang mewajibkan perusahaan AI besar menyusun rencana mitigasi risiko.
Selain California, negara bagian seperti Colorado dan New York juga telah mengesahkan aturan AI mereka sendiri. Newsom menyebut kebijakan tersebut sebagai standar penting yang dapat menjadi acuan legislasi nasional.
Kelompok advokasi pun ikut bersuara. Julie Scelfo dari Mothers Against Media Addiction memperingatkan bahwa membatasi kewenangan negara bagian dapat menghilangkan perlindungan penting bagi warga.
“Menghapus hak negara untuk menetapkan standar AI sendiri berarti melemahkan upaya mereka melindungi masyarakat,” ujarnya seperti dikutip Sky News.
Meski begitu, sejumlah pakar hukum mengakui bahwa sistem regulasi yang berbeda-beda antarnegeri dapat menghambat perkembangan industri. Profesor Michael Goodyear dari New York Law School mengatakan bahwa aturan federal yang tunggal memang lebih ideal, asalkan regulasi tersebut disusun dengan baik.
Di sisi lain, kelompok lobi teknologi NetChoice menyambut keputusan Trump. Mereka menilai kebijakan ini membuka jalan menuju standar nasional yang lebih jelas.
“Kami siap bekerja bersama Gedung Putih dan Kongres untuk membangun pedoman yang solid bagi inovasi AI,” ujar Patrick Hedger, direktur kebijakan NetChoice.
Dengan langkah ini, Trump secara tegas menarik garis baru dalam pertarungan regulasi AI, memusatkan kekuasaan pada pemerintah federal sambil memicu penolakan keras dari negara-negara bagian progresif yang selama ini memimpin dalam kebijakan teknologi. (ren)
