AS Usulkan Donbas Jadi “Zona Ekonomi Bebas,” Zelenskyy: Kompromi Harus Adil
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengungkapkan bahwa Amerika Serikat telah mengusulkan pembentukan "zona ekonomi bebas" di wilayah Donbas sebagai bagian dari skema perdamaian baru, dengan syarat Ukraina menarik pasukannya dari kawasan itu. Namun, Kyiv menolak jika tidak ada jaminan keamanan dari kemungkinan serangan lanjutan Rusia.
HALLONEWS.COM– Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengonfirmasi bahwa negaranya telah menyerahkan versi terbaru dari rencana perdamaian kepada Amerika Serikat. Dalam dokumen tersebut, isu-isu teritorial disebut masih “dalam pembahasan”, sementara setiap keputusan terkait konsesi wilayah akan ditentukan melalui referendum rakyat Ukraina.
Menurut Zelenskyy, salah satu poin yang diusulkan Washington adalah pembentukan “zona ekonomi bebas” di wilayah Donbas — kawasan timur Ukraina yang selama ini menjadi pusat pertempuran dengan Rusia. Dalam skema itu, pasukan Ukraina akan menarik diri dari wilayah tertentu, sementara pasukan Rusia diminta untuk tidak melanjutkan serangan.
“Siapa yang akan memerintah wilayah ini, yang mereka sebut ‘zona ekonomi bebas’ atau ‘zona demiliterisasi’ — mereka sendiri tidak tahu,” kata Zelenskyy kepada wartawan di Kyiv seperti dikutip dari Sky News, Jumat (12/12/2025).
Ia menegaskan bahwa Ukraina menolak rencana tersebut jika tidak disertai jaminan keamanan konkret, terutama agar pasukan Rusia tidak merebut zona itu setelah Ukraina mundur.
“Jika pasukan satu pihak harus mundur dan pihak lain tetap di tempatnya, lalu apa yang akan menahan pasukan lain, yaitu pasukan Rusia? Atau apa yang akan menghentikan mereka menyamar sebagai warga sipil dan mengambil alih zona ekonomi bebas ini? Ini semua sangat serius,” ujarnya.
Selain Donbas, Zelenskyy juga menyebut bahwa penarikan pasukan Rusia dari wilayah Kharkiv, Sumy, dan Dnipro turut dibahas dalam pertemuan dengan pihak AS.
Ia menepis kabar tentang adanya tenggat waktu khusus hingga Natal untuk mencapai kesepakatan, dan menegaskan bahwa Washington hanya meminta adanya “kesepahaman tentang status” hingga akhir tahun ini.
Sementara itu, di tempat terpisah, Sekretaris Jenderal NATO memperingatkan bahwa aliansi Barat harus bersiap menghadapi perang dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, menegaskan bahwa dinamika konflik di Eropa Timur masih sangat fluktuatif. (ren)
