Harga Beras di Papua-Maluku Masih Tinggi, Satgas Lakukan Langkah-langkah Ini

HALLONEWS.COM – Sederet langkah Satgas Pengendalian Harga Beras sejak dibentuk pada 18 November 2025 mulai menunjukkan hasil.

Harga beras di wilayah timur Indonesia, terutama Zona I dan II, berangsur stabil. Kini Satgas mengalihkan fokus ke Zona III (Papua-Maluku), wilayah yang masih bergulat dengan harga beras di atas HET.

Dalam 49 hari bekerja, Satgas telah melakukan 35.105 kali pengawasan harga, atau rata-rata 731 titik per hari. Dari hasil pemantauan itu, sebanyak 920 surat teguran diterbitkan kepada pelaku usaha yang menjual beras Medium, Premium, maupun SPHP di atas harga eceran tertinggi.

Data Posko Satgas menunjukkan penurunan harga beras Medium dan Premium secara nasional, terutama di Zona I dan II, yang kini rata-rata berada di bawah HET. Temuan ini selaras dengan data SP2KP Kemendag dan BPS.

Dalam Rakor Inflasi yang dipimpin Mendagri, disebutkan bahwa sejak Oktober 2025 beras tak lagi menjadi penyumbang inflasi daerah. Namun Papua-Maluku masih menjadi pekerjaan rumah: harga mulai turun, tapi tetap berada di atas HET.

Satgas tak berpuas diri. Wilayah Papua Raya menjadi fokus intervensi berikutnya, meski medan yang dihadapi tidak ringan.

“Tantangan utamanya adalah kondisi geografis yang sulit dijangkau transportasi darat, terutama wilayah pegunungan,” ujar Pelaksana Satgas Pengendalian Harga Beras yang juga Kasatgas Pangan Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak kepada Hallonews.com melalui siaran pers, Kamis (11/12/2025).

Ia mencatat rute dan jadwal transportasi yang terbatas membuat biaya logistik melonjak, bahkan bisa dua kali lipat bila mengandalkan pesawat. Keterbatasan sarana prasarana bandara perintis, yang hanya mampu disinggahi pesawat berbobot muatan 1,25 ton, ikut menghambat distribusi. Ditambah 28 kabupaten/kota di Papua Raya belum memiliki gudang Bulog. Cuaca ekstrem dan potensi gangguan keamanan makin memperberat pasokan beras ke daerah-daerah ini.

Satgas merespons dengan mempercepat pemetaan, audit, dan evaluasi di wilayah-wilayah yang harga berasnya masih tinggi. Koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dilakukan untuk menambah trayek dan frekuensi Tol Laut, Jembatan Udara, dan Perintis Darat.

“Kami ingin jalur komoditas pangan, khususnya beras, semakin terbuka,” kata Ade.

Terobosan lain: pembangunan 32 Gudang Filial di 28 kabupaten/kota yang belum memiliki fasilitas Bulog. Gudang ini memanfaatkan aset Polri (25 unit), Pemda (3 unit), KPU (1 unit), dan masyarakat (3 unit).

Satgas juga menggandeng Badan Pangan Nasional untuk memasukkan biaya ekspoitasi beras SPHP wilayah Papua ke dalam Harga Pembelian Beras (HPB), sehingga Bulog dapat menyalurkan beras tanpa khawatir beban biaya logistik. “Dengan kebijakan ini, seluruh biaya movement, transportasi, overstapel, hingga asuransi ditanggung pemerintah. Bulog dapat menjual beras SPHP sesuai HET,” pungkas Ade.

Penyaluran pun dikebut. Target 4.634 ton beras SPHP didistribusikan ke 42 kabupaten/kota selama November–Desember 2025, menjelang Natal dan Tahun Baru. Satgas menembus wilayah-wilayah darat yang berat seperti Keerom, Sarmi, Jayapura, Merauke, Boven Digoel, Wamena, Tolikara, Puncak, dan Manokwari.

Untuk daerah pegunungan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Nduga, Yahukimo, Intan Jaya, pesawat perintis cargo menjadi andalan. Kapal perintis digunakan untuk menjangkau Kaimana, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Memberamo Raya, hingga Fakfak.

Hasilnya: sejak 18 November, 1.354 ton beras SPHP (29,22% dari target) telah tersalurkan. Pada 9 Desember 2025, Satgas kembali menyalurkan 827,5 ton secara serentak. Total distribusi mencapai 2.181,5 ton atau 47,08 persen dari target realisasi.

“Penyaluran serentak ini diharapkan membantu saudara-saudara kita di Papua Raya untuk mendapatkan beras dengan harga terjangkau di akhir tahun,” tandas Ade menutup penjelasan. (gin)