Wamen Viva Yoga Sosialisasikan Empat Amanat Presiden soal Transmigrasi di Sekolah Pimpinan HMI
Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa program transmigrasi bukan sekadar perpindahan penduduk, melainkan strategi besar pembangunan nasional.
HALLONEWS.COM – Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa program transmigrasi bukan sekadar perpindahan penduduk, melainkan strategi besar pembangunan nasional.
Hal itu disampaikan Viva Yoga Mauladi di hadapan para Ketua Umum Cabang dan Ketua Badko HMI dalam acara Sekolah Pimpinan PB HMI 2025 di TMII, Jakarta, Selasa (3/12).
Di hadapan para pimpinan HMI, Viva Yoga menjabarkan empat amanat Presiden Prabowo Subianto yang menjadi arah penyelenggaraan transmigrasi.
Pertama, transmigrasi berfungsi menjaga keutuhan NKRI. Perpindahan penduduk ke wilayah longgar, sepi, dan terutama daerah perbatasan diyakini mampu mencegah penetrasi maupun klaim wilayah oleh pihak luar.
Ia mencontohkan lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan akibat ketiadaan penduduk Indonesia di wilayah tersebut. “Perpindahan penduduk ini menjadi bagian dari menjaga integrasi nasional,” ujarnya.
Amanat kedua adalah pengentasan kemiskinan. Negara, kata Viva Yoga, memiliki kewajiban mengubah nasib rakyat melalui reforma agraria.
Dalam skema transmigrasi, warga memperoleh lahan 1–2 hektare yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan. “Tanah bukan hanya tempat tinggal, tapi sumber ekonomi,” tegasnya.
Ketiga, transmigrasi berperan penting dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Banyak kawasan transmigrasi berkembang menjadi sentra produksi, terutama beras.
Viva Yoga mengaku menyaksikan langsung kawasan transmigrasi dari Sumatera hingga Papua yang kini jadi lumbung pangan. Hal ini menjadikan transmigrasi sebagai pilar pendukung ketahanan pangan Indonesia.
Keempat, transmigrasi mampu melahirkan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Menurutnya, perpindahan penduduk selalu diikuti aktivitas ekonomi yang menggerakkan perkembangan wilayah. Beberapa kawasan transmigrasi bahkan telah berkembang jadi kota terpadu mandiri, seperti Lagita di Bengkulu Utara.
Viva Yoga juga menekankan bahwa gagasan transmigrasi sudah dipikirkan para pendiri bangsa. Ia mengutip Mohammad Hatta yang menilai industrialisasi harus diperluas ke luar Jawa dan membutuhkan distribusi tenaga kerja melalui perpindahan penduduk.
Sejak dimulai era Presiden Sukarno pada 1950, program transmigrasi telah melahirkan 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten, dan tiga provinsi: Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Selatan.
Di era Presiden Prabowo, program transmigrasi terus diperkuat dengan lima program unggulan 5T: Trans Tuntas, Trans Gotong Royong, Trans Karya Nusa, Trans Patriot, dan Trans Lokal. Antusiasme daerah terhadap program ini juga tinggi—terdapat 50 kabupaten yang mengajukan pembangunan kawasan transmigrasi.
Menurut Viva Yoga, tingginya minat tersebut menunjukkan bahwa transmigrasi tetap menjadi program strategis yang diharapkan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus memperkokoh persatuan nasional.
