25 Juta Kendaraan, Negara Kehabisan Jalan

HALLONEWS.COM – Jakarta semakin menyerupai kota yang bergerak di tempat. Mesin hidup, klakson meraung, tapi jarak tempuh hanya dihitung dalam meter.

Angka 25 juta kendaraan yang kini menguasai ruas-ruas jalan ibu kota bukan lagi sekadar statistik, melainkan cermin dari kebijakan mobilitas yang pincang. Kendaraan tumbuh bebas, sementara jalan dan perilaku berlalu lintas tertinggal jauh di belakang.

Data menunjukkan sepanjang 2025, lebih dari 732 ribu kendaraan baru masuk sistem. Di sisi lain, panjang jalan Jakarta berkisar 6.500–6.800 kilometer.

Angka ini menunjukkan penambahan jalan nyaris stagnan dalam satu dekade terakhir karena keterbatasan lahan. Tidak heran bila, ribuan kendaraan berebut satu kilometer jalan.

Pada jam sibuk, kecepatan rata-rata di koridor utama anjlok di bawah 15 km/jam. Kota bekerja, tapi tubuhnya macet.

Masalahnya bukan semata jumlah kendaraan. Disiplin pengendara ikut menekan kapasitas efektif jalan. Parkir sembarangan, putar balik liar, berhenti di persimpangan, hingga lawan arus, membuat ruas yang seharusnya mengalir berubah menjadi simpul-simpul beku.

Penegakan hukum kerap terasa reaktif. Hadir ketika macet sudah jadi, bukan mencegah sebelum kolaps.

Operasi keselamatan dan pemanfaatan teknologi e-TLE serta sistem pemantauan real-time patut diapresiasi. Ribuan kamera, posko kendali terpadu, dan penggeseran personel lebih cepat adalah langkah maju.

Namun di lapangan, sering berfungsi sebagai pemadam kebakaran. Mengurai kepadatan sesaat, lalu macet kembali esok hari dengan pola yang sama. Tanpa perubahan struktural, teknologi hanya mempercepat respons, bukan mengurangi sumber masalah.

Sumber masalahnya jelas. Kendaraan pribadi terlalu dimanjakan. Transportasi publik masih berjuang merebut kepercayaan sebagai pilihan utama.

Parkir di Pinggiran Kota

Integrasi antarmoda belum sepenuhnya mulus, jalur bus khusus masih kerap dijajah kendaraan lain, dan park and ride belum masif di pinggiran.

Di saat yang sama, kantor, sekolah, dan pusat aktivitas menumpuk pada jam yang sama. Jika dibiarkan, tren ini menuju jurang. Dengan laju sekarang, 30 juta kendaraan bukan mustahil dalam beberapa tahun.

Biaya sosialnya tak main-main: waktu terbuang, konsumsi BBM membengkak, polusi memburuk, produktivitas turun. Kota stagnan permanen.

Apa yang seharusnya dilakukan? Pertama, rem kendaraan pribadi harus ditekan berani. Tarif parkir progresif di pusat kota, pembatasan kendaraan berbasis zona dan waktu. Kuota registrasi kendaraan baru perlu dibahas serius. Tanpa sinyal keras, pertumbuhan kendaraan akan selalu menang.

Kedua, angkutan umum harus “menang telak”. Satu tiket lintas moda yang murah dan pasti, jalur bus steril yang dijaga, serta park and ride besar di pinggiran adalah kunci. Transportasi publik harus lebih cepat, lebih murah, dan lebih nyaman daripada mobil pribadi agar perilaku berubah.

Ketiga, penegakan hukum tanpa kompromi. Fokuskan pada penindakan pelanggaran penyebab macet: parkir liar, berhenti di simpang, putar balik sembarangan, dan pelanggaran marka.

Ukur kinerja petugas lapangan bukan dari jumlah tilang, tapi dari waktu pulih kemacetan, kenaikan kecepatan rata-rata, dan penurunan kecelakaan.

Keempat, atur waktu hidup kota. Jam masuk kantor dan sekolah tak perlu seragam. Dorong kerja fleksibel dan sebar pusat aktivitas dekat simpul transportasi massal. Mobilitas harus dibangun dari tata ruang, bukan sekadar dari sirene patroli.

Jakarta tidak kekurangan kamera, petugas, atau aplikasi. Yang kurang adalah keberanian politik untuk membatasi mobil dan kehendak kolektif untuk memuliakan angkutan umum.

Selama kendaraan pribadi dibiarkan tumbuh tanpa kendali, operasi akan terus digelar, berita kemacetan akan terus terbit, dan kota akan terus bergerak di tempat.

Kemacetan Jakarta bukan takdir. Ini memang pilihan. Dan selama pilihannya setengah hati, jalanan akan terus seperti sekarang ini, bahkan lebih parah lagi. (Mts)